Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson/Net
Inggris telah merumuskan prioritas kebijakan luar negerinya pasca Brexit. Di antaranya adalah memperluas pengaruh di kawasan Indo-Pasifik dan mempertahanan hubungan kuat dengan Amerika Serikat (AS).
Dokumen yang dikutip Reuters pada Selasa (16/3) menyebut menempatkan Inggris berselisih dengan China merupakan tinjauan terbesar dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan Inggris sejak akhi Perang Dingin.
Hal itu juga menunjukkan bagaimana Perdana Menteri Boris Johnson ingin Inggris berada di garis depan dari tatanan internasional berbasis aturan, kerja sama, dan perdagangan bebas.
Dalam dokumen itu, Inggris menyebut Indo-Pasifik akan menjadi pusat geopolitik dunia. Sehingga Inggris akan melanjutkan penempatkan kapal induk ke India pada April.
Laporan itu juga mencantumkan pentingnya hubungan Inggris dengan AS, di samping perlunya mempertahankan demokrasi dan hak asasi manusia, hingga keamanan dari terorisme.
Inggris sedang mengupayakan kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat dan memastikan posisinya dalam prioritas internasional Presiden Joe Biden.
Dokumen setebal 100 halaman itu dilaporkan akan diteliti untuk menentukan langkah-langkah konkret yang dapat diambil.
Sejak keluar dari Uni Eropa pada akhir tahun lalu, Inggris telah berjanji "Tinjauan Terpadu" akan menunjukkan bahwa Inggris masih memiliki pengaruh di panggung dunia dan menentukan era baru bagi negara tersebut.
"Saya sangat optimis tentang posisi Inggris di dunia dan kemampuan kami untuk memanfaatkan peluang di masa depan," kata Johnson dalam sebuah pernyataan di hadapan parlemen.
Inggris memegang dua peran berpengaruh tahun ini, yaitu menjadi tuan rumah KTT G7 pada Juni, dan konferensi iklim COP26 pada November.
