Berita

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson/Net

Dunia

Inggris Jadikan Indo-Pasifik Prioritas Kebijakan Luar Negeri Pasca Brexit

SELASA, 16 MARET 2021 | 09:57 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Inggris telah merumuskan prioritas kebijakan luar negerinya pasca Brexit. Di antaranya adalah memperluas pengaruh di kawasan Indo-Pasifik dan mempertahanan hubungan kuat dengan Amerika Serikat (AS).

Dokumen yang dikutip Reuters pada Selasa (16/3) menyebut menempatkan Inggris berselisih dengan China merupakan tinjauan terbesar dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan Inggris sejak akhi Perang Dingin.

Hal itu juga menunjukkan bagaimana Perdana Menteri Boris Johnson ingin Inggris berada di garis depan dari tatanan internasional berbasis aturan, kerja sama, dan perdagangan bebas.


Dalam dokumen itu, Inggris menyebut Indo-Pasifik akan menjadi pusat geopolitik dunia. Sehingga Inggris akan melanjutkan penempatkan kapal induk ke India pada April.

Laporan itu juga mencantumkan pentingnya hubungan Inggris dengan AS, di samping perlunya mempertahankan demokrasi dan hak asasi manusia, hingga keamanan dari terorisme.

Inggris sedang mengupayakan kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat dan memastikan posisinya dalam prioritas internasional Presiden Joe Biden.

Dokumen setebal 100 halaman itu dilaporkan akan diteliti untuk menentukan langkah-langkah konkret yang dapat diambil.

Sejak keluar dari Uni Eropa pada akhir tahun lalu, Inggris telah berjanji "Tinjauan Terpadu" akan menunjukkan bahwa Inggris masih memiliki pengaruh di panggung dunia dan menentukan era baru bagi negara tersebut.

"Saya sangat optimis tentang posisi Inggris di dunia dan kemampuan kami untuk memanfaatkan peluang di masa depan," kata Johnson dalam sebuah pernyataan di hadapan parlemen.

Inggris memegang dua peran berpengaruh tahun ini, yaitu menjadi tuan rumah KTT G7 pada Juni, dan konferensi iklim COP26 pada November.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya