RMOL World View bertajuk "HAM dan Tantangan di Dunia Internasional" pada 15 maret 2021/Repro
Kondisi hak asasi manusia (HAM) di suatu negara pada dasarnya dapat dilihat dari proses politik yang berkembang. Di mana erosi HAM terjadi ketika negara tidak memprioritaskan masyarakatnya.
Pendiri Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja menjelaskan, HAM merupakan hak dasar bagi manusia yang memiliki sifat universal, inalienable (tidak bisa diambil), indivisible (tidak bisa separuh), dan interdependen.
"HAM itu tidak diberikan oleh siapa pun, tetapi melekat dari lahir. Jadi bukan diberikan oleh negara (karena) hakikatnya, manusia itu bebas dan bermartabat," jelasnya dalam
RMOL World View bertajuk "HAM dan Tantangan di Dunia Internasional" pada Senin (15/3).
"Satu nyawa, harganya sama mahalnya dengan sejuta nyawa," tambah Dinna.
Mantan perwakilan Indonesia untuk Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara ASEAN (AICHR) itu mengatakan, penanggungjawab HAM merupakan negara, sehingga pelanggar HAM yang utama adalah negara.
Dengan begitu, Dinna mengatakan, negara yang gagal adalah mereka yang tidak mampu melindungi HAM masyarakatnya.
Situasi tersebut, lanjutnya, terjadi ketika sebuah negara demokrasi berupaya untuk melanggengkan kekuasaan dengan menekan hak-hak masyarakat sipil.
"Awalnya pelan-pelan hanya menekan orang-orang untuk tidak boleh muncul ke TPS, kemudian sudah ada hasilnya tidak diakui. Ada pembatasan gerak gerik partai oposisi, dan media massa itu juga semakin terbatas. Itu tanda-tanda HAM semakin tererosi," jelasnya.
Selain itu, Dinna juga menyebut, krisis HAM terjadi ketika negara fokus pada pencapaian-pencapaian semu, dan tidak menjadikan manusia yang di dalamnya sebagai prioritas.
"Ada krisis HAM (karena) yang diutamakan itu banyak hal yang lain, (seperti) kestabilan negara, pembangunan ekonomi, dan bukannya manusianya," pungkasnya.
