Berita

Taiwan minta perusahaannya kibarkan bendera agar menghindari serangan yang menargetkan perusahaan China/Getty Images

Dunia

Taiwan Minta Perusahaannya Yang Beroperasi Di Myanmar Kibarkan Bendera Agar Tak Dikira Punya China

SENIN, 15 MARET 2021 | 15:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kantor perwakilan Taiwan di Myanmar meminta perusahaan-perusahaan Taiwan yang beroperasi di sana untuk mengibarkan bendera. Itu dilakukan agar mereka tidak dipersepsikan sebagai perusahaan China yang tengah menjadi target pengrusakan.

Dikutip dari Reuters pada Senin (15/3), kantor perwakilan Taiwan telah menghubungi perusahaan-perusahaannya setelah menerima laporan serangan terhadap perusahaan China.

Selain bendera, perwakilan juga meminta perusahaan Taiwan untuk menggantung tanda dalam bahasa Burma bertuliskan 'Perusahaan Taiwan' di pabrik mereka.


Para pengusaha Taiwan pun diminta menjelaskan kepada pekerja lokal dan warga sekitar bahwa mereka adalah perusahaan Taiwan.

Secara terpisah, ketua Komisi Pengawas Keuangan Huang Tien-mu mengatakan kepada wartawan di Taipei bahwa bank Taiwan di Myanmar beroperasi seperti biasa.

Tiga bank Taiwan memiliki cabang di Myanmar, yaitu Cathay United Bank, Mega International Commercial Bank dan E. Sun Commercial Bank.

Pada Minggu (14/3), perusahaan China menjadi target serangan pembakaran oleh kelompok tidak dikenal.

Kedutaan Besar China menyebut banyak tenaga kerjanya yang terluka dan terperangkap di pabrik garmen di pinggiran Yangon di Hlaing Thaya. Kedutaan telah meminta otoritas untuk melindungi properti dan warga China.

Kementerian Luar Negeri Taiwan juga melaporkan ada satu perusahaan Taiwan yang ikut menjadi korban, di mana 10 warganya ikut terperangkap di sana, meskipun dalam keadaan aman.

Serangan terhadap perusahaan China terjadi karena Beijing dianggap telah mendukung junta militer Myanmar untuk merebut kekuasaan dan menggulingkan pemerintahan sipil.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya