Ditegaskan Wamendes PDTT: Dana Desa Hanya Untuk Warga, Bukan KKB

Dana Desa yang disalurkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan hak warga desa, bukan hak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang selalu menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat.

Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigras, dan Daerah Tertinggal (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi, di Jakarta, Minggu (14/3).

Pernyataan Wamendes PDTT ini merespons penyanderaan pesawat perintis milik Susi Air jenis Pilatus PC-6 S1-9364 PK BVY di Kabupaten Puncak, Papua, pada Jumat kemarin (12/3).

“Mereka menyandera dengan alasan kecewa terhadap Kepala Kampung setempat yang tidak memberikan dana bantuan desa untuk mendukung aksi mereka,” jelas Budi Arie.

Menyikapi kejadian tersebut, Wamendes Budi Arie menjelaskan, dana desa digunakan untuk tugas prioritas nasional, ketahanan pangan, penanggulangan Covid-19, dan infrastruktur desa.

“Dana bantuan desa itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan desa, tidak untuk organisasi kriminal atau separatis bersenjata macam KKB ini,” tegas Wamendes PDTT.

Sebagai contoh, Dana Desa di Ilambet, Ilaga, Puncak, Papua, digunakan untuk Posyandu sebesar Rp 64 juta. Dituturkan Budi Arie, Dana Desa di sana juga digunakan untuk pemeliharaan jalan sebesar Rp 50 juta dan rehabilitasi rumah sebesar Rp 168 juta.

Kemudian, peningkatan kapasitas perangkat desa sejumlah Rp 55 juta dan penanganan keadaan mendesak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp 504 juta.

Karena itu, Budi Arie menyesalkan kejadian penyanderaan oleh KKB tersebut. Ia berharap aparat keamanan untuk menindak tegas apa yang dilakukan oleh KKB.

“Sangat tidak pantas. Aparat keamanan harus bertindak tegas. Ini persoalan hukum dan keamanan,” pungkas Budi Arie.