Berita

Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono/Net

Politik

Bakal Tersaji El Clasico SBY Vs Jokowi Jika Jabatan Presiden Bisa Tiga Periode

SENIN, 15 MARET 2021 | 01:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Wacana amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode menjadi topik hangat kekinian.

Wacana tersebut disebut-sebut untuk memberikan jabatan periode ketiga bagi Presiden Joko Widodo.

Padahal, jika ditelisik masih ada Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang juga berpeluang maju lagi di pilpres karena juga sudah menjadi kepala negara dua periode pada 2004-2014.


Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono sebagai salah satu pengusul jabatan presiden tiga periode menilai akan ada keseruan tersendiri jika amandemen terealisasi.

"Bisa el clasico SBY vs Jokowi di Pilpres 2024 kalau jabatan presiden boleh tiga periode. Seru nih," kata Arief dalam keterangannya, Minggu (14/4).

Arief mengatakan bahwa aturan masa jabatan presiden yang hanya boleh dua periode dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 sepertinya harus ditinjau kembali.

Arief mengatakan dengan diperbolehkannya seseorang menjabat sebagai presiden untuk tiga periode yang terpilih melalui pilpres, maka akan membuka pintu bagi Jokowiuntuk maju lagi di Pilpres 2024.

"Begitu juga kans Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali maju sangat terbuka lebar di Pilpres 2024," papar Arief.

Arief menilai jabatan maksimal dua periode tidak tepat bagi kepala negara Indonesia. Dia justru bertanya dari mana usulan masa jabatan itu.

"Kalau presiden di Indonesia bisa terpilih dua kali, artinya dua periode saja kan, itu usulan dari mana? Itu usulan abis reformasi, yang ngusulin dan yang copy paste dari mana? Dari Amerika, Pak Amien Rais?" katanya.

Penyebutan nama Amien Rais lantaran pendiri Partai Ummat tersebut menjadi salah satu politisi senior yang merespons keras usulan jabatan presiden tiga periode.

Bila benar jabatan presiden dua periode seperti yang saat ini berlaku meniru sistem pemerintahan di Amerika, Arief berpandangan hal itu tak tepat diterapkan di Indonesia karena perbedaan kultur politik.

"Kalau dua periode jiplak dari Amerika, culture politiknya Amerika beda, landscape politik Amerika beda, budaya Amerika beda. Di Amerika cuma dua partai, di sini berkarung-karung," jelasnya.

Di Indonesia, kata dia, kekuasaan presiden tidak mutlak karena ada lembaga legislatif sebagai lembaga check and balances. Oleh karenanya, jabatan maksimal dua periode tak akan terjadi single majority bagi presiden.

"Artinya presiden tidak bisa bekerja keras, setiap terpilih. Seperti Jokowi, pertama, dagangan kebo, akhirnya copat sana copot sini, konsolidasi dulu dengan parlemen. Terus dagang sapi, copat sono, copat sini kabinetnya (reshuffle), jadi enggak efektif," terang Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu.

Terlebih Indonesia merupakan negara yang cukup luas dan terbagi berpulau-pulau.

"Jadi presiden terpilih tidak bisa dijalankan dengan selesai, tapi kalau tiga periode bisa," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya