Berita

Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun/Net

Dunia

Dubes Myanmar Minta Tekanan Yang Lebih Berat Untuk Junta Militer

MINGGU, 14 MARET 2021 | 06:49 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Masyarakat internasional, khususnya PBB, perlu meningkatkan tekanan terhadap rezim militer untuk melindungi rakyat Myanmar.

Begitu permintaan yang disampaikan oleh Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun saat diwawancarai oleh CNA yang dikutip pada Minggu (14/3).

Walaupun Dewan Keamanan PBB telah memberikan pernyataan kutukan atas kekerasan terhadap pengunjuk rasa, namun ia mengatakan, perlu ada pernyataan dan tindakan yang lebih kuat dari dewan.


“Itulah yang sangat diinginkan oleh rakyat Myanmar. Kami membutuhkan perlindungan dari komunitas internasional,” ujarnya.

“Jika kami tidak bisa melakukannya sendiri, kami perlu mendapatkan bantuan dari komunitas internasional," lanjut dia.

Myanmar berada dalam situasi krisis sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih dalam kudeta 1 Februari dengan dalih kecurangan pemilu.

Kudeta memicu protes besar-besaran di seluruh penjuru negeri yang ditanggapi oleh aparat keamanan dengan kekerasan.

Kyaw Moe Tun mengatakan, jika tidak ada resolusi dari dewan keamanan, salah satu alternatif adalah membentuk koalisi negara-negara yang berpikiran sama untuk memotong aliran keuangan ke militer Myanmar yang akan membantu menempatkan junta dalam posisi yang sulit.

“Harus ada alat lain untuk menekan rezim militer, mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat Myanmar,” jelasnya.

Kyaw Moe Tun mengatakan bahwa langkah-langkah untuk memberikan tekanan finansial pada junta harus tepat sasaran.

“Tolong buat efek limpahan seminimal mungkin pada orang-orang Myanmar. Itulah intinya. Ini sangat penting bagi negara," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya