Berita

Diskusi virtual tentang krisis Myanmar Sabtu 13 Maret 2021/Repro

Dunia

Krisis Myanmar, Pengamat: Negosiasi Bukan Langkah Ideal Karena Semesti Yang Curang Yang Harus Mundur

SABTU, 13 MARET 2021 | 12:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dalam melihat perkembangan krisis Myanmar, posisi yang sebaiknya diambil oleh Indonesia adalah melihat peluang terbaik untuk menyelesaikan konflik. Hal itu ada pada kemauan dari semua pihak yang terlibat untuk bernegosiasi.  

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna, mengungkapkan bahwa tentu saja langkah negosiasi bukan langkah yang ideal. Namun, untuk saat ini memang itu satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik.

"Tentunya ini tidak ideal ya. Karena idealnya kan sudah jelas aturannya seperti apa, yang curang siapa, dan seterusnya. Jadi yang curang ya sebaiknya mengembalikan atau lebih jauh lagi melakukan reformasi demokratis dengan lebih serius," kata Shofwan dalam diskusi virtual, Sabtu (13/2) yang diselenggarakan oleh Populi Center dan Smart FM.


"Kita semua tidak hidup di dunia ideal, kita hidup itu di dunia nyata dimana motivasi dari para aktor itu sangat beragam," lanjutnya.
 
Posisi yang dihadapi Indonesia sama dengan posisi yang diambil oleh hampir semua negara di Asean. Dalam acara virtual meeting yang dilakukan perwakilan ASEAN termasuk Indonesia dan ada juga perwakilan dari junta  Myanmar, semua menyatakan ketidaksukaannya terhadap apa yang terjadi.

Mereka semua sepakat bahwa kudeta ini bukan hal yang baik harus ditunjukkan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang disepakati ASEAN terutama dalam penggunaan kekerasan yang mematikan.

"Namun, di saat yang bersamaan ketika mereka ditanya 'kalau begitu apa yang akan dilakukan ASEAN'. Intervensi? Tentu sejauh ini belum ada itu di meja. Tidak ada opsi itu. Kenapa, karena saya kira memang secara rasional juga susah untuk melihat intervensi sebagai solusi bagi persoalan ini," kata Shofwan.

Menyingkirkan kekuatan non demokratis dan intervensi militer ini seringkali tidak terjadi dengan lancar. Shofwan mengutip apa yang terjadi di Irak atau di Libya.

"Agak sulit baik secara rasional maupun konseptor untuk mengharapkan adanya semacam intervensi militer secara langsung. Walaupin sejak awal ada narasi itu," ujar Shofwan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya