Berita

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan/Net

Dunia

Genosida Umat Muslim Uighur Jadi Agenda Pembicaraan Diplomat AS Dan China Pekan Depan

JUMAT, 12 MARET 2021 | 14:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat akan secara langsung mengangkat masalah genosida terhadap Muslim Uighur dengan China, menurut laporan Administrasi Biden pada Kamis (11/3).

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan akan bertemu dengan Direktur Kantor Komisi Pusat Luar Negeri China Yang Jiechi dan Anggota Dewan Negara Wang Yi pada 18 Maret mendatang di Alaska.

Gedung Putih mengatakan, perwakilan kedua negara akan memasukkan isu genosida umat Muslim Uighur di wilayah otonom Xinjiang barat laut China dalam pertemuan tersebut.


Hal itu disampaikan Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki pada konferensi pers hari Kamis (11/3) waktu setempat.

"Saya tahu bahwa menangani genosida terhadap Muslim Uighur adalah sesuatu yang akan menjadi topik diskusi langsung dengan China minggu depan," ujarnya, seperti dikutip dari Anadolu Angency, Jumat (12/3).

"Posisi Amerika Serikat yang pasti adalah bahwa apa yang terjadi adalah genosida, dan kami akan mencari peluang untuk bekerja dengan mitra lain untuk memberikan tekanan tambahan pada China.

“Tapi kita juga akan angkat secara langsung dan akan menjadi topik pembahasan minggu depan,” imbuhnya.

Sebelumnya, pada hari Selasa (9/3), Juru Bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan AS belum mengubah penilaiannya bahwa ada genosida terhadap Muslim Uyghur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang.

Ketika ditanya apakah genosida sedang berlangsung, Price menjawab: "Kami tidak melihat apa pun yang akan mengubah penilaian kami."

Wilayah Xinjiang adalah rumah bagi sekitar 10 juta orang Uighur. Kelompok Muslim Turki, yang membentuk sekitar 45 persen dari populasi Xinjiang, telah lama menuduh otoritas China melakukan diskriminasi budaya, agama dan ekonomi.

Pejabat AS dan PBB telah mengatakan, bahwa hingga 1 juta orang, atau sekitar 7 persen dari populasi Muslim di Xinjiang, telah ditahan dalam jaringan kamp 'pendidikan ulang politik' yang meluas.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya