Kepala Staf Kepresidenan (KSP)/Net
Presiden Joko Widodo harus mengultimatum Moeldoko untuk meninggalkan jabatan ketua umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) jika ingin tetap menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Hal itu harus dilakukan Jokowi untuk membuktikan jika Istana tidak terlibat dalam pendongkelan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Caranya adalah memerintahkan kepada Moeldoko untuk melepaskan penunjukan dirinya sebagai ketua umum Partai Demokrat dan tetap di KSP sebagai pembantu presiden, kalau memang mau," ujar pakar hukum tata negara, Refly Harun di acara Sarasehan Kebangsaan ke-41 yang diselenggarakan oleh DN-PIM bertajuk "Menyoal KLB Partai Demokrat yang Beraroma Kudeta" Kamis (11/3).
Namun kata Refly, jika Moeldoko tetap berjuang untuk terus merebut Demokrat, maka Jokowi harus tegas untuk mengganti atau memberhentikan Moeldoko dari jabatan KSP.
"Pilih salah satu, jadi bukan dua-duanya. Dan ini membuat Istana menjadi clear bahwa Istana tidak terlibat," kata Refly.
Masih kata Refly, jika berkaca di masa lalu, Istana selalu terlibat dalam konflik yang terjadi di partai politik.
Misalnya, pengurusan PDI pada 1996 antara Megawati Soekarnoputri dengan Soerjadi, PPP antara Romahurmuzy dengan Djan Faridj, dan Golkar antara Abu Rizal Bakrie dengan Agung Laksono.
"Dan kita tahu betul bagaimana Menkumham mejadi 'operator' untuk memenangkan pihak yang punya link dengan Istana. Dan akhirnya kita tahu terjadi pergeseran konfigurasi politik, PPP dan Golkar pasca konflik itu bergabung dengan koalisi pemerintahan," jelasnya.
Dengan demikian, jika dilihat sejarah masa lalu, konflik yang terjadi di partai politik tidak mungkin tidak melibatkan kekuasaan.
"Jadi kalau kita lihat sejarah, rasanya konflik-konflik seperti ini tidak mungkin tidak melibatkan ring dekat kekuasaan. Itu dari aspek politiknya. Jadi pilihannya adalah apakah terus menjadi KSP atau berhenti kalau memang ingin terus berjuang di Partai Demokrat," pungkas Refly.
