Berita

Mimbar Demokrasi DPP Partai Demokrat/Net

Politik

Kutuk KLB Sibolangit, Ormas Dan Orsap: Demokrat Hanya Satu, Di Bawah Komando AHY

KAMIS, 11 MARET 2021 | 11:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus mendapatkan dukungan untuk melawan tindakan ilegal dan inkonstitusional oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Melalui "Mimbar Demokrasi" yang diinisiasi pimpinan organisasi sayap, yakni Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI), Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI), Bintang Muda Indonesia (BMI) hingga Cendikiawan Muda Muslim Indonesia (CMMI) dan Macan Asia Jaya menegaskan bahwa AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Sekretaris BPJK Partai Demokrat, Gustaf Tamo Mbapa, mengatakan "Mimbar Demokrasi" telah mendapat apresiasi publik. Dalam sepekan pelaksanaan, bukan hanya sejumlah orsap, melainkan sejumlah ormas dan organisasi kepemudaan turut berpartisipasi.


"Partai Demokrat ingin menjadi rumah besar bagi para penggiat demokrasi," kata Gustaf dalam keterangannya, Kamis (11/3).

Senada, Ketua DPP CMMI, Anhar Tanjung menyebutkan bahwa kehadiran mereka di Taman Politik DPP Partai Demokrat yakni untuk mendukung Partai Demokrat dan Ketum AHY.

"Apa yang dilakukan Pak Moeldoko melalui KLB inkonstitusional, berpotensi memecah belah anak bangsa, merusak demokrasi, dan ini harus kita lawan," tegasnya.

Selanjutnya, Couberthein Karamoy, Wakil Ketua Macan Asia Jaya menegaskan bahwa Partai Demokrat hanya satu, dan yang sah adalah yang di bawah komando Ketum AHY. Sebagai ormas independen, Macan Asia Jaya turut menyayangkan KLB Sibolangit, Deli Serdang.

"Pelaksanaan KLB adalah sebuah kegiatan yang sangat tidak bermartabat dan tidak mengajarkan kaidah dan demokrasi yang ada. Kami juga sangat khawatir iklim investasi menurun akibat kegaduhan yang dilakukan Moeldoko cs. Karena itu kami meminta dengan sangat kepada Presiden untuk memecat KSP Moeldoko," tuturnya.

Dukungan juga turut disampaikan oleh PDRI, IMDI dan BMI. Tiga orsap Partai Demokrat tersebut menolak anggapan dualisme kepemimpinan Partai Demokrat, dan AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

"Atas nama PDRI, kami mengajak kaum perempuan di manapun berada. Mari kita doakan Pak AHY agar tetap tabah menghadapi cobaan ini dan mengutuk keras upaya GPK-PD melalui KLB Deli Serdang," ucap Sekjen DPP PDRI, Lies B. Soemarto.

"Kami, IMDI, dengan ini menyatakan prihatin dengan demokrasi hari ini. Kami meminta Kemenkumham menolak KLB abal-abal Deli Serdang," timpal Pjs Ketua Umum DPP IMDI, Anton Surato didampangi para ketua DPD IMDI se-Indonesia.

Melalui pernyataan sikapnya, IMDI tegas menolak KLB Deli Serdang karena ilegal, inkonstitusional, dan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.

"Kami Insan Muda Demokrat Indonesia akan tetap Setia di bawah Kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan berjuang bersama sampai titik darah penghabisan," kata Muslim.

IMDI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama menyelamatkan demokrasi Indonesia dari segala macam ancaman dan rongrongan oknum serakah dan tak beradab.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, mewakili Ketum AHY, mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kebulatan tekad IMDI, PDRI, BMI, ormas Macan Asia Jaya, dan CMMI.

"Kami juga mengucapkan terimakasih atas orasi politik yang sudah berjalan satu minggu ini. Apa yang terjadi hari ini bukan hanya masalah partai politik, tapi juga menjadi permasalahan demokrasi di Indonesia saat ini. Terakhir, kita berharap pemerintah bisa mendengarkan. Karena kalau ini dibiarkan, maka rakyat tidak akan tinggal diam. Mari kita rapatkan barisan," kata Teuku Riefky Harsya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya