AHY Patut Waspada, Ada Kemungkinan Moeldoko Diuntungkan Seperti Sejarah PKB Dan PPP

Sikap Kementerian Hukum dan HAM menjadi kunci nasib kepemimpinan Partai Demokrat yang kini tengah dirundung prahara.

Direktur Survei and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara mengatakan, belum jelasnya sikap pemerintah dalam menghadapi klaim kongres luar biasa (KLB) yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketum Demokrat patut diwaspadai oleh Ketum Demokrat saat ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sebab bila belajar dari pengalaman, ada kemungkinan pemerintah memberi rambu hijau kepada pihak penantang dalam konflik dualisme partai politik.

"Jika terjadi dualisme kepemimpinan dalam partai politik (parpol), maka biasanya sang penantang berpotensi dimudahkan dari pada petahana," kata Igor Dirgantara kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/3).

Bahkan ia mengingatkan pengalaman dualisme kepemimpinan parpol seperti yang dialami Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) beberapa waktu silam.

"Konflik sebelumnya di PKB dan PPP adalah contohnya dengan Muhaimin Iskandar dan Romahurmuzy sebagai ketum yang disahkan. Moeldoko pun diuntungkan dengan peluang ini," tegasnya.

Akan tetapi, peluang Moeldoko tersebut bukan semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa hal yang patut dicermati, seperti klaim AD/ART yang digunakan kubu Moeldoko dan AHY.

Kedua, kata Igor, patut dicermati apakah KLB Deli Serdang dianggap semata-mata sebagai persoalan internal Demokrat seperti tudingan kubu Moeldoko. Atau ada faktor intervensi dari eksternal seperti anggapan kubu AHY).

"Dan yang ketiga terkait pembuktian dari pemilik suara yang sah PD dari DPD dan DPC-nya. Intinya bukan berarti Moeldoko bisa mudah mendapat legitimasi dari Kemenkumham daripada AHY," tandasnya.