Berita

Aksi protes warga terhadap perlakuan China di Uighur/Net

Dunia

Investigasi: Perlakuan China Terhadap Uighur Melanggar Konvensi Genosida PBB

RABU, 10 MARET 2021 | 16:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sebuah laporan mengungkapkan bukti-bukti perlakuan China terhadap Muslim Uighur yang 'kejam dan sistemtis' yang bisa disamakan dengan pelanggaran konvensi PBB 1948.

Investigasi yang diterbitkan oleh Newlines Institute for Strategy and Policy itu menyatakan, berdasarkan tinjauan ekstensif terhadap bukti yang tersedia dan penerapan hukum internasional', Partai Komunis China (PKC) dengan jelas memperlihatkan niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, bangsa, etnis, ras atau agama dan kelompok.

Newlines Institute for Strategy and Policy, adalah aplikasi ahli independen pertama dari Konvensi Genosida 1948 terhadap perlakuan yang sedang berlangsung terhadap Uyghur di China.


"Dengan demikian, Beijing telah melanggar Pasal II Konvensi Genosida," isi laporan itu, seperti dikutip dari SBS, Rabu (10/3).

Bukti yang disajikan antara lain penahanan massal, pencegahan kelahiran massal, pemindahan paksa anak, skema kerja paksa, pemberantasan identitas Uyghur, serta sasaran para intelektual dan tokoh masyarakat lainnya.

"Niat untuk menghancurkan Uighur sebagai sebuah kelompok berasal dari bukti obyektif, yang terdiri dari kebijakan dan praktik Negara yang komprehensif, yang digerakkan oleh Presiden Xi Jinping, otoritas tertinggi di China," kata laporan itu.

Disebutkan dalam laporan itu bagaimana orang Uighur menderita penyiksaan sistematis dan perlakuan kejam yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penghinaan publik, baik di dalam maupun di luar kamp.

“Oleh karena itu, laporan ini menyimpulkan bahwa China memikul tanggung jawab Negara atas genosida yang sedang berlangsung terhadap Uyghur, yang melanggar Konvensi Genosida,” tegas laporan itu.

Seiring kian gencarnya tuduhan negara-negara Barat, Beijing pun semakin gencar membantah tuduhan tersebut.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga berkali-kali mengeluarkan bantahan. Dia menggambarkan ini sebagai rumor yang dibuat dengan motif tersembunyi, dan kebohongan terus menerus.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya