Kongres Luar Biasa (KLB) sekelompok orang yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara membuat Presiden Joko Widodo dalam posisi serba salah.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule bahkan menyebut Jokowi tengah dihadapkan dengan simalakama.
Hal ini lantaran KLB Deliserdang telah menobatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demorat.
Sementara di satu sisi, sambung Iwan Sumule, publik sudah cerdas dan mampu menilai bahwa KLB itu abal-abal. Apalagi, Menko Polhukam Mahfud MD juga sudah menyatakan bahwa AD/ART yang terakhir diserahkan untuk Demokrat adalah tahun 2020.
Artinya, masih kata Iwan Sumule, untuk menggelar KLB dibutuhkan permintaan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah DPD, setengah jumlah DPC, dan disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai. Hal itu sebagaimana termaktub dalam AD/ART 2020 Partai Demokrat.
“Jadi KLB Sumut telah membuat posisi pemerintahan Jokowi semakin sulit. Maju kena, mundur kena,†ujarnya kepada redaksi, Rabu (10/3).
Jokowi kini dihadapkan dengan dua pilihan. Pertama mengesahkan kepemimpinan Moeldoko melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sedang pilihan kedua tidak mengesahkan atau tetap mengakui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Jika Moeldoko disahkan, maka Jokowi akan mendapat gelombang perlawanan dari kelompok-kelompok pro demokrasi. Termasuk dari ProDEM, yang pada Selasa kemarin (9/3) menggelar aksi simpatik ke Demokrat. Bahkan ProDEM mengajak Demokrat untuk bersama-sama melawan ketidakadilan dari penguasa.
“Sementara jika tak disahkan tentu akan menjungkalkan Moeldoko sebagai Kepala KSP,†tutupnya.
