Berita

Presiden Joko Widodo dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko/Net

Politik

PKS: Diamnya Jokowi Bermakna Setuju Dengan Aksi Moeldoko

RABU, 10 MARET 2021 | 11:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) harus direspons Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, KLB itu melibatkan pihak eksternal yang berada di lingkar pemerintah, yaitu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Jika tidak direspons, maka hal itu bisa dimaknai sebagai tanda Jokowi setuju atas tindakan Moeldoko.

"Diamnya Pak Jokowi bermakna setuju dengan aksi Pak Moeldoko," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera melalui keterangan video yang diterima redaksi, Rabu (10/3).

Menurut Mardani, aksi mantan Panglima TNI itu dikhawatirkan bisa dimaknai dan diketahui serta disetujui oleh Presiden Jokowi. Sebab, Moeldoko hingga kini masih aktif sebagai Kepala KSP.

"Karena itu gonjang ganjing Demokrat sebetulnya sangat buruk bagi Pak Jokowi. Publik sekarang menunggu langkah Pak Jokowi," tuturnya.

Sebab, kata anggota Komisi II DPR RI ini, apabila Jokowi diam atas gerakan yang diklaim KLB oleh Moeldoko CS kepada Partai Demokrat justru akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi itu sendiri.

"Karena itu, Pak Jokowi ditunggu aksinya segera. Ini jadi preseden buruk dan warisan buruk bagi kepemimpinan Pak Jokowi ke depannya akan dibaca sejarah seluruh anak bangsa," pungkasnya.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya mendatangi Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (8/3) lalu.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan rombongan menyerahkan nota keberatan atas gerakan yang diklaim sebagai KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketum.

Pasalnya dari sisi penyelenggaraan dan peserta KLB di Deli Serdang tidak sesuai AD/ART partai demokrat yang sah. Atas dasar itu, AHY meminta Kemenkumham tidak memberikan legalitas alias menolak hasil KLB yang disebut abal-abal itu. 

Populer

Senior AHY Minta Dewi Tanjung Tidak Bangunkan Macan Tidar

Sabtu, 17 Juli 2021 | 18:25

Minta Jokowi Tidak Perpanjang PPKM Darurat, Dewi Tanjung: Saya Punya Feeling, Ada Misi Jahat Untuk Jatuhkan Bapak

Sabtu, 17 Juli 2021 | 21:08

Bibit Perpecahan Di Internal Kabinet Mulai Terlihat Nyata

Minggu, 18 Juli 2021 | 11:46

Kalau PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI: Lebih Baik Presiden Mundur!

Minggu, 18 Juli 2021 | 02:59

Dapat Lampu Hijau, Jepang Jadi Negara Pertama Yang Setujui Ronapreve Untuk Pengobatan Covid-19

Selasa, 20 Juli 2021 | 21:48

Setelah Mengaku Diperas Bank Syariah, Jusuf Hamka Kini Dikabarkan Menyesal

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:43

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

UPDATE

Hegemoni Kekuasaan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Jokowi

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:40

PP 75/2021 Cacat Formil, Dewan Gurubesar UI Minta Jokowi Segera Batalkan Statuta Baru

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:25

Fahira Idris: Indonesia Butuh Kebijakan Khusus Buat Anak Yang Kehilangan Orangtua Akibat Covid-19

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:17

Akidi Tio, Ai Lap Yu Pul

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:12

Kepada Wamenlu Wendy Sherman, China Titip "Daftar Keluhan Dan Tuntutan" Untuk AS

Selasa, 27 Juli 2021 | 07:58

Kenapa Pemerintah Keberatan Lockdown, Kan Yang Dipakai Uang Rakyat Juga

Selasa, 27 Juli 2021 | 07:51

Aturan Baru, New York City Wajibkan ASN Divaksin Atau Jalani Tes Covid-19 Mingguan

Selasa, 27 Juli 2021 | 07:45

Jokowi Sebaiknya Mengibarkan Bendera Putih

Selasa, 27 Juli 2021 | 07:24

Jika Serangan Taliban Tak Dibendung, PBB Perkirakan Kematian Warga Sipil Afghanistan Capai Rekor

Selasa, 27 Juli 2021 | 07:24

Tunisia Memanas, Presiden Berlakukan Jam Malam Nasional Dan Larang Mobilisasi Warga

Selasa, 27 Juli 2021 | 06:56

Selengkapnya