Berita

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajaran DPP Demokrat/Ist

Politik

Konflik Demokrat Bagian Pendewasaan Berpolitik, Ketum Parpol Lain Jangan Ikut Campur

RABU, 10 MARET 2021 | 04:54 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Konflik internal yang terjadi di Partai Demokrat sepatutnya tak perlu dicampuri oleh partai lain, apalagi oleh ketua umum partai politik lain.

"Saya kira begitu, ketum lain tidak boleh ikut campur konflik internal partai (Demokrat)," kata pengamat politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia (LAPI), Maksimus Ramses Lalongkoe kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/3).

Dalam dunia politik Tanah Air, kata dia, konflik di internal partai sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Hampir semua partai politik mengalami adanya konflik di internal.


Oleh karenanya, upaya pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat murni sebagai persoalan internal partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pun demikian dengan keterlibatan pemerintah dalam menghadapi gerakan mengklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang.

Bagi Ramses, sikap pemerintah yang menunggu surat resmi dari 'KLB' Deli Serdang sudah tepat tanpa harus mengintervensi Demokrat. Meski dalam gerakan tersebut turut melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.

"Dalam dunia politik itu hal biasa saja. Itu konflik internal untuk mendewasakan para kader mengelola partai," demikian Ramses mengakhiri.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya