Berita

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil/Ist

Politik

Harapan Khofifah, MoU BPN-Pengadilan Tinggi Agama Mampu Hindari Konflik Sosial

SELASA, 09 MARET 2021 | 23:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Realisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Jatim tahun hingga 100 persen di tahun 2020 menuai apresiasi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah berharap, capaian tersebut juga menular ke target PTSL tahun 2021 agar bisa tercapai 100 persen.

Hal itu disampaikan Khofifah saat pemberian penghargaan kinerja PTSL 2020, penandatanganan kerja sama dan nota kesepahaman, serta pembukaan pelatihan Petugas Pengelola Pertanahan Daerah (P3D) Provinsi Jatim di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jatim, Jalan Gayung Kebonsari Surabaya, Selasa (9/3).


Khofifah mengatakan, program PTSL ini menjadi bagian dari percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program PTSL ini menjadi upaya dalam memberikan keadilan bagi para pemilik lahan. Untuk itu support dari Pak Menteri ATR/ BPN termasuk berkenan hadir langsung di sini memberi resonansi dan energi penguatan percepatan program ini," kata Khofifah.

Capaian positif tersebut diharapkan menular di tahun 2021 ini. Namun capaian tersebut butuh kerja sama, sinergi dan partisipasi dari berbagai pihak. Apalagi, saat ini masih dalam situasi pandemi.

Untuk itu, Khofifah juga menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Kanwil Pertanahan Jatim dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang layanan terpadu dalam rangka percepatan pengurusan penetapan ahli waris.

"Ini akan bisa memberikan jaminan bagi para ahli waris, serta memberikan penguatan warisan menjadi tersertifikasi. Ini akan menghindari kemungkinan terjadinya konflik sosial di internal paling kecil, yakni keluarga,” tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya