Kongres Pertama Partai Hijau Indonesia yang digelar secara daring/Repro
Partai Hijau Indonesia (PHI) sukses menggelar kongres perdana di Jakarta pada Minggu (7/3). Dalam kongres secara daring tersebut, Partai Hijau menetapkan anggaran dasar dan Presidium Nasional dan Majelis Pertimbangan PHI untuk periode 2021-2026.
Kongres tersebut dimaksudkan PHI untuk menjawab tantangan atas model organisasi yang hierarkis, sentralistis, birokratik, otoriter dan kurang berpihak pada kelompok perempuan serta kaum muda.
Upaya tersebut juga dilakukan untuk menegakkan prinsip-prinsip politik hijau, seperti kearifan ekologis, keadilan sosial, demokrasi partisipatoris, tanpa kekerasan, keberlanjutan dan penghargaan terhadap keberagaman.
Presidium Nasional PHI, John Muhammad mengatakan, pertimbangan lain dari perubahan organisasi PHI disebabkan oleh perkembangan manajemen dalam era heterarki atau era holakrasi yang tengah terjadi saat ini.
“Dalam bahasa lain, PHI menginginkan kedaulatan anggota partai yang sejati," jelas John Muhammad dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Rabu (9/3).
Presidium PHI lainnya, Dimitri Dwi Putra menjelaskan bahwa kongres juga menyepakati kebijakan afirmasi dengan menjamin kepemimpinan perempuan, kelompok tertentu dan anak muda dengan usia di bawah 30 tahun dalam wadah kepemimpinan kolaboratif yang bersifat kolektif kolegial.
“Makanya, jumlah pemimpin pun diperluas menjadi 5 orang," lanjutnya.
Selian Dimitri Dwi Putra dan John Muhammad, PHI juga menetapkan beberapa orang lainnya sebagai Presidium Nasional PHI, yakni Kristina Viri, Roy Murtadho dan Taibah Istiqamah. Sementara itu, Majelis Pertimbangan diisi Anwar Maruf, Chairil Syah, Juli Ermiansyah Putra, Sapei Rusin, dan Siti Maemunah.
Dikatakan Roy Murtadho, Majelis Pertimbangan Partai PHI bukan sebagai pimpinan tertinggi seperti partai politik pada umumnya, melainkan sebagai representasi daerah yang berfungsi sebagai kanal anggota dalam memberi masukan dan mengawasi kerja presidium.
Melalui sejumlah perubahan tersebut, PHI yakin dapat memenuhi misinya dalam mengarusutamakan praktik politik, ekonomi, sosial dan budaya hijau; memperkuat kewargaan; menegakkan hukum yang berkeadilan; memulihkan krisis ekologi dan krisis demokrasi di Indonesia; serta memperkuat peran politik Indonesia dalam penyelamatan lingkungan hidup global.
"Selain itu, dalam konteks gerakan sosial, upaya-upaya ini merupakan penegasan tekad PHI sebagai lengan politik masyarakat sipil (
civil society)," tambah Kristina Viri.
