Berita

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution/Repro

Politik

Yasonna Salah Kaprah, Partai Demokrat Hanya Menuntut Keadilan

SELASA, 09 MARET 2021 | 18:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolly yang meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk berhenti menyerang Pemerintah, dinilai keliru.

Begitu disampaikan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution saat menjadi narasumber dalam acara Obrolan Bareng Bang Ruslan diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL, bertajuk 'KLB Sepihak Hingga Desakan Pemecatan' Selasa (9/3).

"Partai Demokrat tidak sedang menyerang Pemerintah. Justru Partai Demokrat itu ingin meneguhkan bahwa jangan sampai pemerintah salah dalam mengambil keputusan," kata Syahrial Nasution.


Pasalnya, kata Syahrial, Partai Demokrat hanya berupa keras untuk mempertahankan Marwah partai dan menjaga demokrasi. Karena itu, Partai Demokrat hanya sekadar meminta perlindungan negara dari upaya pembegalan politik yang menimpa partai berlambang mercy.  

"Karena ini persoalan yang terkait dengan Partai Demokrat maka Partai Demokrat berusaha untuk melindungi diri, harkat martabat dan menuntut keadilan dari keadaan ini," demikian Syahrial Nasution.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhenti untuk menyerang Pemerintah.

Sebab, Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham akan objektif menyikapi gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara (Sumut) beberapa waktu lalu.

"Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tulis saja. Kita objektif," kata Yasonna kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3).

"Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Itu yang saya minta," imbuhnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya