Berita

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly/Net

Politik

Yasonna Laoly Minta SBY Dan AHY Tidak Serang Pemerintah Soal KLB

SELASA, 09 MARET 2021 | 13:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhenti untuk menyerang pemerintah.

Pasalnya, kata dia, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham akan objektif menyikapi gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara.

"Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Kita objektif kok," kata Yasonna kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3).


"Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Itu yang saya minta," imbuhnya.

Yasonna Laolly menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai gerakan sepihak yang diklaim sebagai KLB yang salah satu keputusannya menunjuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat.

"Itu supaya dicatat. Itu saja titik," tegasnya.

Sebab, sambung Yasonna, kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Kemenkumham Senin (8/3) kemarin untuk melaporkan KLB ilegal, kini tengah diproses oleh Kemenkumham.

"Kan Pak AHY dengan DPP Demokrat sudah datang ke Kemenkumham kemarin. Sudah diterima oleh Dirjen, Dirjen sudah melaporkan kepada saya. Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat ya masalah itu masih masalah internal Demokrat," tuturnya.

"Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami. Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting," demikian Yasonna.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya