Berita

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly/Net

Politik

Yasonna Laoly Minta SBY Dan AHY Tidak Serang Pemerintah Soal KLB

SELASA, 09 MARET 2021 | 13:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhenti untuk menyerang pemerintah.

Pasalnya, kata dia, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham akan objektif menyikapi gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara.

"Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Kita objektif kok," kata Yasonna kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3).


"Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Itu yang saya minta," imbuhnya.

Yasonna Laolly menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai gerakan sepihak yang diklaim sebagai KLB yang salah satu keputusannya menunjuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat.

"Itu supaya dicatat. Itu saja titik," tegasnya.

Sebab, sambung Yasonna, kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Kemenkumham Senin (8/3) kemarin untuk melaporkan KLB ilegal, kini tengah diproses oleh Kemenkumham.

"Kan Pak AHY dengan DPP Demokrat sudah datang ke Kemenkumham kemarin. Sudah diterima oleh Dirjen, Dirjen sudah melaporkan kepada saya. Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat ya masalah itu masih masalah internal Demokrat," tuturnya.

"Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami. Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting," demikian Yasonna.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya