Berita

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama kader/RMOL

Politik

Prahara Demokrat Contoh Betapa Mudahnya Penguasa Mengacak-acak Partai Politik

SELASA, 09 MARET 2021 | 04:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Persoalan yang dialami Partai Demokrat terkait kegiatan mengatasnamakan Kongres Luar Biasa (KLB) dengan menunjuk Moeldoko sebagai Ketum Demokrat menunjukkan mudahnya upaya penguasa merebut kepemimpinan partai politik.

"Cukup bikin deklarasi tandingan, lalu rebutan keabsahan partai melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, kelar urusan. Setelah itu, ribut di pengadilan, banding dan semacamnya dan dualisme tidak akan selesai," kata Politisi PKS, Hendro Susanto diberitakan Kantor Berita RMOLSumut, Senin (8/3).

Politisi yang kini menjabat Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara menjelaskan, campur tangan penguasa sangat besar pengaruhnya jika ingin 'mengacak-acak' partai politik yang tidak sejalan dengannya. Sebab, hingga saat ini keabsahan partai masih tetap beradap pada Kemenkumham yang pasti dipimpin oleh sosok dari penguasa.

"Karena itu, kedepan keabsahan partai jangan lagi di Kemenkumham RI. Sangat riskan karena posisi ini sangat politis tergantung siapa presidennya. Karena Menteri pada kementerian ini cenderung dari parpol partisan," ujarnya.

Salah satu solusi yang menurutnya tepat adalah dengan memberikan kewenangan keabsahan partai politik kepada lembaga independen seperti KPU. Namun dengan berbagai peraturan yang ketat.

"Keabsahan parpol sebaiknya diberikan ke KPU. Lembaga yang relatif independen, non partisan, keputusan politiknya kolektif kolegial tak tergantung satu orang. Juga, kinerjanya bisa diaudit dewan kehormatan," pungkasnya.

Ia mengatakan skema-skema kudeta partai politik melalui KLB atau hal lainnya sangat mengkhawatirkan bagi partai politik lain. Sebab, belakangan ia menilai cara-cara berpolitik sudah semakin tidak sehat.

"Tidak demokratis lagi dan tidak ada cara-cara yang ksatria," pungkasnya.

Populer

Benny K. Harman: Jika Laporan Risma Benar, Maka Rezim Jokowi Lebih Kejam Dari Teroris

Sabtu, 01 Mei 2021 | 11:57

Ini Penjelasan Firli Bahuri Soal Isu Pemecatan Novel Baswedan Dkk Karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Senin, 03 Mei 2021 | 19:59

Gelombang Protes THR Lewat Petisi, Don Adam Kritik Sri Mulyani Samakan ASN Dengan Romusha

Jumat, 30 April 2021 | 14:31

Detik-detik Penangkapan Munarman, Diseret Sampai Dilarang Pakai Sandal

Selasa, 27 April 2021 | 18:19

Tak Terima Prabowo Diolok-olok Anak Buah Moeldoko, PP Perisai Curiga Ada Upaya Geser Posisi Menhan

Selasa, 27 April 2021 | 08:29

Presiden Jokowi Bisa Beri Mandat Kepada Jusuf Kalla Untuk Selesaikan Papua

Selasa, 04 Mei 2021 | 16:51

Munarman Memang Dikenal Berani Sejak Jadi Aktivis, Tapi Untuk Jadi Teroris Rasanya Berlebihan

Rabu, 28 April 2021 | 07:48

UPDATE

Punya Legalitas, Partai PRIMA Tepis Isu Kebangkitan Komunis

Jumat, 07 Mei 2021 | 21:16

Pasca Bebas, Jumhur Hidayat Disambut Puluhan Aktivis

Jumat, 07 Mei 2021 | 21:15

Mencoba Kelabuhi Petugas, Enam Orang Nekat Tumpangi Ambulans Demi Mudik

Jumat, 07 Mei 2021 | 20:57

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta, Gus Ami: Ini Persoalan Serius!

Jumat, 07 Mei 2021 | 20:38

Partai PRIMA Buka Pintu Untuk Parpol Lain Yang Tak Lolos Verifikasi

Jumat, 07 Mei 2021 | 20:13

Gembong Dan Airlangga Jajaki Kolaborasi

Jumat, 07 Mei 2021 | 19:57

MUI: KPI Butuh Grand Design Pedoman Tayangan Ramadhan Agar Lebih Berkualitas

Jumat, 07 Mei 2021 | 19:56

Kantongi SK Menkumham, Partai PRIMA Akan Deklarasi 1 Juni Mendatang

Jumat, 07 Mei 2021 | 19:35

Rizal Ramli Janji Hapus Omnibus Law Cipta Kerja Jika Jadi Presiden 2024

Jumat, 07 Mei 2021 | 19:03

Apresiasi Pelepasan Ekspor Florikultura, Airlangga: Ini Bisa Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Jumat, 07 Mei 2021 | 18:42

Selengkapnya