Manuver Moeldoko, Presiden Jokowi Harus Bersikap, Jika Tidak Bisa Timbul Mosi Tak Percaya Rakyat

Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron menyampaikan jika langkah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko membajak Partai Demokrat merupakan sikap pribadi, sudah seharusnya Presiden Jokowi memberikan sanksi.

Pasalnya, Demokrat memandang apa yang dilakukan oleh Moeldoko ini masuk dalam pelangaran etika dan profesi yang harus disikapi oleh Presiden Jokowi.

"Presiden harus memberikan sanksi. Dan yang sudah terbukti Moeldoko, kalau tidak ya presepsi publik (menganggap langkah Moeldoko) ada yang mengetahui (atau) di lingkaran Presiden juga tau. Ya kita tunggu sikap Presiden," kata Herman Khaeron dalam diskusi di salah satu stasiun TV nasional, Senin malam (8/3).

Sementara itu, pengamat dan peneliti senior LIPI Siti Zuhro yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa Moeldoko secara adminitrasi merupakan orang bawahan Presiden langsung.

Menurut Siti, Presiden Jokowi sudah seharusnya memanggil Moeldoko, jika tidak publik akan bertanya-tanya apakah memang betul Jokowi tidak mengtahui manuver yang dilakukan oleh Moeldoko terhadap Partai Demokrat.

"Salah besar kalau Jokowi ada pembiaran, ini presden buruk. Ditakutkan bakal timbul kekecewaan rakyat dan mosi tak percaya terhadap pemerintah," tandas Siti. 

Sebelumnya, KLB yang digagas para eks kader Partai Demokrat, meminang Moeldoko sebagai ketua umum. Moeldoko pun menyatakan kesediaannya dan mengucapkan terima kasih kepada peserta KLB.

Selain itu, KLB juga menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Marzuki Alie mengatakan bahwa dia siap bekerja sama dengan Moeldoko untuk memenangkan Partai Demokrat di Pemilu 2024.

"Moeldoko ketum, saya ketua dewan pembina. Jadi keputusan kongres merupakan keputusan yang tertinggi. Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres," kata Marzuki.