KDCA: Tak Ada Hubungan Antara Vaksinasi Dan Kasus Kematian Setelah Divaksin

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas kesehatan Korea Selatan menunjukkan, tidak ada hubungan antara kematian yang terjadi terhadap sejumlah orang dengan vaksin Covid-19.

Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) pada Senin (8/3) mengatakan telah menyelidiki kematian delapan orang setelah menerima suntikan vaksin Covid-19 dari AstraZeneca. Hasilnya tidak ada bukti vaksin berperan dalam kematian mereka, dan mereka memiliki kondisi mendasar.

"Kami secara tentatif menyimpulkan bahwa sulit untuk menetapkan hubungan apa pun antara reaksi merugikan mereka setelah divaksinasi, dan kematian mereka," ujar Direktur KDCA, Jeong Eun-kyeong, seperti dikutip Reuters.

Korea Selatan mulai memvaksinasi penduduk dan pekerja di panti jompo dan individu berisiko lainnya pada akhir Februari, dengan 316.865 orang telah menerima suntikan pertama mereka hingga Minggu (7/3).

Saat ini, Korea Selatan juga di hadapkan pada tantangan mengatasi penyebaran Covid-19 dari orang asing. Setidaknya pihak berwenang telah memulai memeriksa 12 ribu lokasi pekerja migran di beberapa daerah.

"Lingkungan kerja dan perumahan komunal mereka meningkatkan bahaya infeksi tetapi sulit untuk menemukan pasien lebih awal karena akses mereka yang terbatas ke sumber daya medis dan tes, dan masalah rawat inap ilegal," kata Jeong.

Di Provinsi Gyeonggi, Wakil Gubernur Urusan Administrasi Lee Yong-chul mengatakan telah memerintahkan sekitar 85.000 pekerja migran untuk menjalani tes dalam dua pekan ke depan

Setidaknya 151 warga asing di kota Gyeonggi Dongducheon baru-baru ini juga dinyatakan positif, meskipun penyebab wabah masih belum jelas.

Di Namyangju, kota lain di Gyeonggi, setidaknya 124 orang asing dinyatakan positif setelah wabah di pabrik plastik.

Kondisi kerja para pekerja migran di Korea Selatan juga mendapat sorotan baru setelah seorang wanita dari Kamboja ditemukan tewas di rumah kaca dalam suhu musim dingin yang membekukan akhir tahun lalu.

Tahun lalu, ratusan pekerja migran Thailad yang mayoritas ilegal juga membuat PBB mendorong adanya penyelidikan.