Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Darmadi Durianto (kemeja merah) saat menerima audiensi Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) beberapa waktu lalu/Ist

Politik

Selamatkan Usaha Rakyat, BUMN Diminta Pakai Jasa Warteg

SENIN, 08 MARET 2021 | 15:26 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah perlu memutar otak untuk menyelamatkan pelaku usaha kecil di tengah hantaman pandemi Covid-19 yang tak kunjung mereda selama setahun belakangan.

"Pemerintah melalui Kementerian BUMN bisa melibatkan para pelaku usaha seperti warteg untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari. Misalnya konsumsi rapat BUMN disediakan warteg. Ini akan menyelamatkan saudara-saudara kita dari ancaman kebangkrutan," tegas anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto kepada wartawan, Senin (8/3).

Contoh cara tersebut diyakini bisa menghidupkan para pelaku usaha warteg untuk menghindari ancaman kebangkrutan.


"Bayangkan, bila menggerakkan BUMN beserta anak cucu usahanya yang mencapai tujuh ribuan itu pasti akan berdampak positif (bagi pelaku usaha kecil). Itu juga akan menandakan bahwa negara hadir di tengah rakyatnya," sambung politisi PDIP ini.

Selain itu, kata Darmadi, membantu para pelaku usaha warteg sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyatnya. Hal itu juga sejalan dengan semangat yang baru-baru ini digaungkan Presiden Joko Widodo untuk mencintai produk dalam negeri.

"Jangan lagi di meja-meja kantor BUMN tersaji hidangan produk luar, tapi sudah saatnya hidangan-hidangan yang tersedia asli hasil karya anak bangsa. Makanan anak bangsa enggak kalah menarik dengan makanan luar kok," lirih dia.

Darmadi juga menekankan agar Menteri BUMN bila perlu membuat kebijakan agar jajarannya mulai menyediakan konsumsi dari para pelaku usaha warteg.

"Bila perlu Pak Menteri BUMN bikin surat edaran yang isinya menekankan agar kebutuhan konsumsi di Kementerian BUMN maupun di BUMN-BUMN dari para pelaku usaha warteg. Ini sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyatnya," demikian Darmadi yang belum lama ini menerima audiensi Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara).

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya