Berita

Ilustrasi mafia/Net

Politik

Mafia Politik Saat Ini Seperti Mafia Tanah Yang Main Caplok

SENIN, 08 MARET 2021 | 09:52 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul berpandangan, dibalik pembelahan Partai Demokrat dan pencopotan Ketua Umum DPP KNPI terdapat invisible hand (tangan tak terlihat) yang diduga kuat dilakukan oleh sekelompok oknum mafia politik.

"Caranya, mirip-mirip mafia tanah. Kapan dia suka, dicaplok. Selesai," kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/3).

Disisi lain, Adib khawatir dengan tindak tanduk mafia politik yang bisa mengancam bahkan merusak kehidupan demokrasi di Indonesia.   


"Karna begini, bagaimana bisa sebuah organisasi partai dan kepemudaan dengan AD/ART yang jelas, seolah-olah dengan begitu mudah dan gampangnya bisa "Dioperasi" nah yang terjadi di Demokrat dan KNPI ini bisa merusak demokrasi," tandas Adib.

Untuk itu, pemerintah harus jelas bersikap. Ingin menjadi penyumbang rusaknya demokrasi atau sebaliknya menyelamatkan marwah demokrasi di Indonesia.

"Disitulah pemerintah harus jernih, melihat sebuah aturan dengan ujung menjaga marwah demokrasi yang sesuai faktanya. Ketika pemerintah menyetujui legalitas yang tak sesuai aturan dan moral, saya kira pemerintah secara tak langsung ikut merusak demokrasi. Begitu sebaliknya," pungkas Adib.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya