Berita

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat hadir dalam acara yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara/Repro

Politik

Simalakama Manuver Moeldoko, Din Syamsuddin Sarankan Pemerintah Tolak 'KLB' Demokrat Deli Serdang

SENIN, 08 MARET 2021 | 05:39 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko dalam kegiatan mengatasnamakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang mutlak harus dijelaskan Presiden Joko Widodo.

Gurubesar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta, Din Syamsuddin mengatakan, publik patut mengetahui apakah kedatangan Moeldoko tersebut telah mengantongi izin Presiden Jokowi sebagai atasan atau tidak sama sekali.

"Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, maka dapat dianggap presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi," kata Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/3).

Namun sebaliknya, jika kedatangan Moeldoko tanpa mengantongi izin presiden, maka sudah selayaknya dipecat dari jabatannya sebagai KSP.

"Sebab jika dibiarkan akan merusak citra presiden. Dan jika dia memimpin partai politik, maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," tekannya.

Melihat ekses yang ditimbulkan akibat manuver Moeldoko yang dalam KLB tersebut didaulat sebagai Ketua Umum Demokrat, pemerintah pusat juga harus mengambil sikap tegas.

"Yang terbaik bagi pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika pemerintah mengesahkannya, maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional," demikian Din Syamsuddin.

Populer

Dua Menteri Pelesiran Di Tengah Pandemi, Relawan Jokowi: Segera Mengundurkan Diri, Dan Layak Untuk Dicopot

Rabu, 14 Juli 2021 | 13:43

Senior AHY Minta Dewi Tanjung Tidak Bangunkan Macan Tidar

Sabtu, 17 Juli 2021 | 18:25

Minta Jokowi Tidak Perpanjang PPKM Darurat, Dewi Tanjung: Saya Punya Feeling, Ada Misi Jahat Untuk Jatuhkan Bapak

Sabtu, 17 Juli 2021 | 21:08

Bibit Perpecahan Di Internal Kabinet Mulai Terlihat Nyata

Minggu, 18 Juli 2021 | 11:46

Kalau PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI: Lebih Baik Presiden Mundur!

Minggu, 18 Juli 2021 | 02:59

Dapat Lampu Hijau, Jepang Jadi Negara Pertama Yang Setujui Ronapreve Untuk Pengobatan Covid-19

Selasa, 20 Juli 2021 | 21:48

Sindiran Susi Ke Luhut Sukses Menyatukan Warganet: Mampus Lord Dimarahin!

Jumat, 16 Juli 2021 | 02:58

UPDATE

Haris Pertama Dapat Surat Panggilan Polisi Saat HUT KNPI, Waketum KNPI: Ada Yang Janggal

Sabtu, 24 Juli 2021 | 04:57

Ulama Wanita

Sabtu, 24 Juli 2021 | 04:47

Achmad Nur Hidayat: Pertumbuhan Ekonomi 2021 Bisa Positif, Tapi Tidak Banyak

Sabtu, 24 Juli 2021 | 04:20

FSML Ke Pemerintah: Jamin Kebutuhan Rakyat Dan Jangan Paksa Vaksinasi!

Sabtu, 24 Juli 2021 | 03:58

Belajar Dari Pengalaman, Ekonom Pesimis Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2021 Akan Membaik

Sabtu, 24 Juli 2021 | 03:42

Pesan Jimmy Sebelum Wafat Kepada Pigai: Jangan Pelihara Kemunafikan, Jujurlah Pada Diri Sendiri

Sabtu, 24 Juli 2021 | 03:21

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Ekonom: Covid-19 Belum Beres Dan Ekonomi Terseok-seok Karena Pemerintah Lebih Mendengarkan Pengusaha

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:38

Rakyat Perlu Waspada, Pemerintah Berpotensi Ubah Batas Rasio Utang Dengan Dalih UU Corona

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:18

Catatan PKS Untuk Pemerintah Di Hari Anak Nasional Agar Tidak Lost Generation

Sabtu, 24 Juli 2021 | 01:44

Selengkapnya