Berita

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati/Net

Politik

Sektor Perbankan Tersandung Rasuah Pajak, Aktivis Desak Jokowi Pecat Sri Mulyani

SENIN, 08 MARET 2021 | 02:19 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dugaan kasus rasuah yang merambah ke perbankan patut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi jajarannya di sektor keuangan.

Bahkan, aktivis Haris Rusly Moti mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati lantaran dianggap tak becus dalam bekerja.

"Presiden Jokowi harus mengevaluasi dan memecat Sri Mulyani. Anggota DPR RI agar segera bentuk Pansus periksa Sri Mulyani," kata Haris Rusly Moti di akun Twitternya, Minggu malam (7/3).


Kasus rasuah di sektor perbankan yang kini disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satunya PT Bank Panin Tbk.

Berdasarkan informasi yang beredar,Panin Bank disebut sebagai perusahaan yang disidik KPK sehubungan dengan kasus suap yang melibatkan oknum penjabat Direktorat Jenderal Pajak.

Penyidikan oleh lembaga pimpinan Firli Bahuri ini pun dianggap menunjukkan kegagalan kinerja Sri Mulyani dalam reformasi pajak.

"Keberhasilan KPK membongkar skandal penerimaan negara, pajak dan cukai, bukti nyata kegagalan Menteri Keuangan Sri Mulyani memimpin reformasi pajak," demikian Haris Rusly.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya