Berita

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Lukman Edy/Net

Publika

SBY, Moeldoko, Dan AHY: Hikmah Di Balik Konflik Partai Demokrat

MINGGU, 07 MARET 2021 | 15:32 WIB

AHY, anda sedang diuji oleh zaman, apakah anda layak untuk dijadikan pemimpin bangsa ini. Kan AHY sudah mendeklarasikan dirinya untuk ikut dalam pertarungan calon presiden RI di 2024.

Nah, Salah satu ukurannya adalah apakah anda bisa melewati badai Partai Demokrat hari ini. Ayo lakukan konsolidasi, tunjukan kualitas sebenarnya dirimu. Kalau ingin jadi pemimpin bangsa, jadikan dirimu lebih besar dari Partai Demokrat. Jangan cengeng, bangun kepercayaan konstituenmu.

Kalau anda menuduh KLB Sibolangit ada campur tangan penguasa, lawan dengan menancapkan pengaruh ke konstituen lebih dalam lagi. Seperti Ibu Megawati, di zaman orde baru dulu. Kalau ternyata Partai Demokrat tidak bisa diselamatkan untuk tetap menjadi perahumu, buat partai lagi, toh membuat partai baru adalah pekerjaan mudah di era demokrasi sekarang. Yang susah adalah merawat konstituen agar tetap berada di belakangmu.

AHY, anda tinggal pilih menjadi pemimpin sebenarnya yang teruji perjuangannya atau hanya menjadi anak manja yang menerima barang mainan dari orang tua, terus bingung ketika mainan direbut orang lain.

Pak Moeldoko, anda seorang Jenderal, yang sedang dalam pemerintahan. Pengalamanmu mengelola banyak persoalan tentu sudah teruji. Karakter pemimpin begitu kental pada dirimu. Namamu juga sudah digadang gadangkan dalam konstalasi Pilpres 2024.

Masalahnya, langkah anda merebut Partai Demokrat dari oligarki keluarga Cikeas, menjadi pro kontra. Namanya pro kontra ada yang mendukung sekaligus ada yang menghujat. Dan yang lebih berat lagi, Jokowi sebagai presiden, yang sekaligus sebagai atasanmu di pemerintahan ikut terbabit dihujat oleh kader Partai Demokrat yang kontra dan di tambah kekuatan oposisi pemerintah, yang seperti mendapat isu dan energi baru untuk menghantam pemerintahan ini.

Tapi Bapak, saya setuju langkah politik anda yang tidak mau kehilangan momentum. Kualitas kepemimpinan anda akan teruji, seberapa hebat anda mengatur strategi memenangkan peperangan ini. Ini bukan perang yang biasa dan menjadi ahlinya seorang jenderal seperti anda. Ini perang politik, yang intinya adalah siapa yang bisa merebut hati konstituen Demokrat yang besar, akan menjadi pemenangnya. Tapi prinsipnya, hampir sama aja jenderal, tinggal penyesuaian penyesuaiannya saja.

Pak Moeldoko, saya pernah menyatakan di media bahwa masuk partai politik, menjadi pengurus bahkan ketua umum sebuah partai politik adalah pekerjaan halal dan baik, serta dilindungi oleh konstitusi. Jadi jangan mundur akibat ada yang kontra tentang pilihan jalan politik sekarang ini.

Terhadap desakan supaya anda mundur dari jabatan KSP juga tidak ada dasarnya. Jelaskan saja dengan Pak Jokowi sebagai atasan di pemerintahan, bahwa langkah politik ini adalah langkah konstitusional, dan Partai Demokrat adalah milik publik, serta pasti banyak hikmahnya untuk konsolidasi demokrasi Indonesia hari ini, minimal situasi ini akan menjadi pelajaran bagi pendewasaan semua partai politik yang ada.

Pak SBY, menjadi Presiden RI 10 tahun lamanya. Popularitas beliau selama menjadi presiden sangat tinggi, di atas 65 persen. Popularitas setinggi itu effektif membawa rakyat untuk menjadi konstituennya Partai Demokrat, tempat Pak SBY bernaung. Pak SBY juga seorang Jenderal yang sempurna, pintar, ahli strategi dan pemimpin yang berwibawa. Kecerdasan Pak SBY itu lengkap, bukan hanya di militer tetapi juga sosial dan politik.

Narasi pemerintah hari ini yang menyatakan tidak ikut campur persoalan internal partai politik sebenarnya berasal dari narasinya Pak SBY juga dahulu. Dan dahulu kita percaya apa yang disampaikan Pak SBY untuk tidak ikut campur tangan, sekarang juga kita percaya ketika Pak Jokowi bilang tidak ikut campur tangan urusan internal partai politik.

Karena, memang sebenarnya penyelesaian konflik partai politik tidak ada sangkut pautnya dengan rezim yang berkuasa. Penyelesaian konflik sebuah partai politik diatur di dalam UU Partai Politik, di mana jalur yang digunakan adalah melalui Mahkamah Partai. Jika Mahkamah Partai tidak berhasil menyelesaikan, maka pengadilan sampai ke tingkat paling tinggi (Kasasi, Mahkamah Agung) adalah kata akhir penyelesaiannya. Sedang Menkumham hanya petugas administrasi yang mencatatkannya dalam lembar negara bagi partai yang melakukan registrasi.

Masak Pak SBY tidak paham dengan prosedur ini? Kan zamannya Pak SBY menjadi presiden prosedur ini di bakukan.

Jadi, menuduh Pak Jokowi terlibat, atau mendorong Pak Jokowi untuk ikut campur menertibkan Pak Moeldoko adalah melanggar UU Partai Politik itu sendiri.

Dan sepengetahuan saya tentang Pak Jokowi, beliau taat hukum dan taat prosedur, dan belajar dari Pak SBY juga tentang mengelola negara ini, maka beliau tidak akan ikut campur urusan internal partai politik, juga beliau tidak akan membatasi hak politik Pak Moeldoko di mana hak politik tersebut di lindungi oleh konstitusi.

Para Kader Partai Demokrat yang pro maupun kontra KLB Sibolangit, tidak ada partai di Indonesia ini yang akan lepas dari konflik internal. Sepertinya di dunia ini juga tidak ada partai politik yang lepas dari konflik internal.

Konflik internal adalah hukum besi di sebuah partai politik, cepat atau lambat. Konflik internal juga sebagai agregasi terhadap kader dan calon pemimpinnya. Yang membedakannya adalah resolusi konfliknya. Kualitas pemimpinnya akan menunjukkan apakah konflik internal menyebabkan kehancuran atau justru menjadi vitamin baru untuk sebuah kedewasaan dan kebesaran.

Coba kita ingat-ingat, PDIP berkonflik, melahirkan banyak sempalan, tapi kualitas Megawati menyebabkan hanya di bawah kepemimpinannya yang tetap eksis. Golkar juga berkonflik, tapi mereka canggih, seluruh pecahannya ikut menjadi partai besar dan eksis di Indonesia ini, seperti Gerindra, Nasdem, Hanura dan Berkarya.

PKB juga punya banyak sempalannya, tapi Gus Dur bilang PKB itu telurnya sementara yang lain adalah taik ayam yang menempel di telur.

Jadi, santai saja, tidak ada partai yang tidak berkonflik, dan tidak ada konflik yang tiada akhir. Biasanya menjelang pemilu semua konflik akan selesai, dan kembali rakyatlah yang akan menentukan siapa pemenangnya.

Menjaga konstituen setia jauh lebih susah dibanding membuat sebuah partai baru di era demokrasi modern sekarang ini.

Lukman Edy
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa

Populer

Satu Generasi Rusak Di Tangan Nadiem Makarim, Pengamat: Aneh Jika Lolos Lagi Pada Reshuffle Jilid II

Sabtu, 10 April 2021 | 09:11

Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan

Sabtu, 10 April 2021 | 12:14

Moeldoko Dikabarkan Mundur Siang Ini, Begini Kata Orang Istana

Jumat, 09 April 2021 | 10:42

Isu Tiga Periode Luntur, Jokowi Diyakini Akan Banting Setir Jadi King Maker

Jumat, 09 April 2021 | 17:33

Reshuffle Di Depan Mata, Relawan Usulkan Lima Pembantu Jokowi Ini Dicopot

Sabtu, 10 April 2021 | 11:49

Rocky Gerung: Bocoran Bambang Brodjonegoro Menunjukkan Presiden Memang Cuma Petugas Partai

Selasa, 13 April 2021 | 12:50

Erdogan Marah Dijuluki Diktator, Turki Langsung Bekukan Pembelian Helikopter Dari Italia

Senin, 12 April 2021 | 08:45

UPDATE

Sandiaga Uno Target 23,8 Juta Pelaku Parekraf Divaksin Covid-19 Dalam Setahun

Minggu, 18 April 2021 | 11:32

Nadiem Minta PP 57/2021 Direvisi, Pimpinan Komisi X: Sungguh Sangat Tidak Teliti

Minggu, 18 April 2021 | 11:22

Makna Di Balik Simbol Dan Pesan Rahasia Ratu Elizabeth Saat Pemakaman Pangeran Philip

Minggu, 18 April 2021 | 11:19

Soal Larangan Mudik, Pakar Virologi: Masyarakat Harus Sadar Dan Pemerintah Tegas

Minggu, 18 April 2021 | 10:57

Pemuda Khonghucu Turut Mengecam Keras Penghinaan Jozeph Paul Zhang Pada Umat Islam

Minggu, 18 April 2021 | 10:43

Dukung Ukraina, Inggris Kirim Kapal Perang Ke Laut Hitam

Minggu, 18 April 2021 | 10:38

Andi Arief: Terserah Mau Ribut Vaksin Apa, Titah Raja Pembangunan Ibukota Jalan Terus

Minggu, 18 April 2021 | 10:27

IAEA Benarkan Iran Mulai Proses Pengayaan Nuklir Hingga 60 Persen

Minggu, 18 April 2021 | 10:00

Pemda Yang Tidak Tegakkan Larangan Mudik Patut Dikenai Sanksi

Minggu, 18 April 2021 | 09:57

Kondisi Keuangan Defisit, PKS Desak Pemerintah Batalkan Rencana Pindah Ibukota

Minggu, 18 April 2021 | 09:46

Selengkapnya