Berita

Aksi protes menolak kudeta miiter Myanmar/Net

Dunia

Situasi Makin Kacau, Dari Polisi Hingga Warga Sipil Myanmar Berbondong-bondong Kabur Ke India

MINGGU, 07 MARET 2021 | 06:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Situasi di dalam negeri yang semakin memburuk dan tidak kondusif membuat sejumlah warga Myanmar mulai melarikan diri ke perbatasan untuk mengungsi.

Seorang perwira senior dari pasukan paramiliter Assam Rifles yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, 48 warga Myanmar, termasuk delapan polisi sudah melintasi perbatasan India, memasuki negara bagian Mizoram.

"Sedikitnya 85 warga sipil dari Myanmar telah menunggu di perbatasan internasional untuk memasuki India," tambah pejabat itu, seperti dikutip AFP.


Laporan media India mengatakan mereka yang telah melintasi perbatasan termasuk polisi dan pejabat lokal yang menolak untuk mengikuti perintah junta militer.

Otoritas Myanmar sendiri telah mengirim surat kepada India untuk meminta delapan polisi yang melarikan diri dikirim kembali. Surat itu dikirim ke pejabat di distrik Champhai, Mizoram.

"Untuk menjaga hubungan persahabatan antara kedua negara tetangga, Anda dengan hormat diminta untuk menahan delapan personel polisi Myanmar yang telah tiba di wilayah India dan diserahkan ke Myanmar," begitu isi surat tersebut.

Pihak berwenang di India sendiri mengatakan tengah mempelajari surat tersebut.

Sejauh ini, India tidak memberikan pernyataan kutukan atas kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari. Namun Duta Besar India untuk PBB menyatakan bahwa demokrasi Myanmar yang telah dibangun beberapa tahun terakhir tidak boleh dirusak.

Setelah junta militer merebut kekuasaan dari tangan pemerintahan sipil, Myanmar dilanda aksi protes tidak berkesudahan yang telah memakan lebih dari 50 korban jiwa.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya