Berita

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution/Net

Politik

Sikapi Mahfud MD, Demokrat: Jangan Bohong, Baru Kali Ini Perampasan Ketum Partai Menempatkan Pejabat Penguasa

SABTU, 06 MARET 2021 | 13:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono adalah masalah internal disikapi oleh DPP Partai Demokrat.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengaku heran dengan pernyataan mantan Ketua MK itu menyikapi kongres luar biasa (KLB) ilegal.

Menurut Syahrial, Mahfud MD seharusnya berkata jujur dan terbuka tentang fakta yang sebenarnya terjadi.


Pasalnya, sepanjang sejarah partai politik di Indonesia, baru kali ini ada perampasan partai politik dengan menempatkan pejabat eksternal dalam hal ini Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan ditunjuk sebagai Ketua Umum melalui kegiatan sepihak yang diklaim KLB.

"Jangan bohong! Sepanjang sejarah parpol di Indonesia, baru kali ini ada perampasan Ketum partai dengan menempatkan pejabat eksternal dari penguasa," kata Syahrial kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (6/3).

"Biasanya, tokoh boneka internal. Jejak digital dan sejarah itu nyata," imbuhnya menegaskan.

Atas dasar itu, Syahrial justru menduga jika Pemerintah melalui Menko Polhukam cenderung membiarkan gerakan inkonstitusional dengan embel-embel KLB.

Kata Syahrial, bisa dikatakan Mahfud seolah senang melihat kondisi Partai Demokrat yang ini tengah diacak-acak.

"Jangan-jangan Anda (Mahfud MD) senang Partai Demokrat dibuat seperti ini?" pungkasnya.

Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya buka mulut ihwal kegiatan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menurut Mahfud, sesuai UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pemerintah tidak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang itu.

"Sama dengan yang menjadi sikap pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2002) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di pengadilan (2003)," kata mantan Ketua MK itu melalui Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Sabtu (6/3).

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya