Berita

Aksi protes di Yangon/net

Dunia

Langgar Pedoman, YouTube Hapus Lima Saluran Milik Militer Myanmar

SABTU, 06 MARET 2021 | 13:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah melonjaknya aksi protes massa dan tekanan internasional yang menentang kudeta militer Myanmar, platform berbagi videoYouTube menghapus lima saluran yang dijalankan oleh militer negara itu karena dianggap telah melanggar pedoman aplikasi besutan Google tersebut.

Keputusan oleh YouTube mengikuti pengumuman yang dilakukan patform media sosial Facebook sebelumnya, bahwa mereka telah menghapus semua halaman terkait militer Myanmar dari situsnya dan dari Instagram, yang juga dimilikinya, seperti dilaporkan AP, Sabtu (6/3).

Banyak kasus kebrutalan yang diincar aparat keamanan di jalanan terekam dalam foto dan video yang beredar luas di media sosial. Video menunjukkan pasukan keamanan menembak orang-orang dari jarak dekat dan mengejar serta memukuli demonstran dengan kejam.


AS menyebut gambar itu mengerikan, kepala hak asasi manusia PBB bahkan mengatakan sudah waktunya untuk ‘mengakhiri cengkeraman militer atas demokrasi di Myanmar’, dan pakar independen badan dunia hak asasi manusia di negara itu, Tom Andrews, mendesak anggota Dewan Keamanan untuk menonton video yang banyak beredar tersebut.

Sementara banyak pelanggaran dilakukan oleh polisi, ada kekhawatiran yang lebih besar tentang pasukan militer yang dikerahkan di kota-kota Myanmar yang terkenal selama beberapa dekade karena taktik kontra-pemberontakan brutal dan pelanggaran hak asasi manusia.

Gelombang unjuk rasa menentang kekerasan yang meningkat dan unjuk rasa anti-kudeta kembali meningkat pada Jumat (5/6) waktu setempat.  Sementara utusan khusus PBB untuk negara itu juga telah menyerukan tindakan Dewan Keamanan yang mendesak, dengan mengatakan sekitar 50 pengunjuk rasa damai tewas dan puluhan lainnya terluka di tindakan keras militer terburuk minggu ini.

Setidaknya 18 pengunjuk rasa ditembak dan dibunuh pada hari Minggu dan 38 pada hari Rabu, menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB. Lebih dari 1.000 orang telah ditangkap, kata Asosiasi Bantuan independen untuk Tahanan Politik.

Tindakan oleh YouTube untuk menghapus saluran militer datang ketika platform tersebut mengatakan sedang mengawasi konten lebih lanjut yang mungkin melanggar aturannya. Platform ini sebelumnya menarik lusinan saluran sebagai bagian dari penyelidikan terhadap konten yang diupload dalam kampanye pengaruh terkoordinasi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya