Berita

Kepala Kantor Staf Presiden (KS), Moeldoko/RMOL

Politik

Rakyat Baca KLB Deliserdang Sebagai Permainan Kasar Moeldoko Kepanjangan Tangan Kekuasaan

SABTU, 06 MARET 2021 | 10:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pelakasanaan kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, telah menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Namun, banyak pihak memandang kegiatan ini merupakan bagain dari upaya mengacak-acak dan pengambilalihan kepemimpinan partai oleh pihak eksternal.

Pemerhati politik, M Rizal Fadillah menjadi salah satu pihak yang menilai demikian. Sebab menurutnya, Moeldoko yang menerima jabatan ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deliserdang mempertegas keterlibatan penguasa dalam prahara ini.


"Rakyat dapat membaca dengan mudah hal ini (KLB Deliserdang) adalah permainan kasar Moeldoko yang menjadi kepanjangan tangan kekuasaan," ujar Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politi RMOL, Sabtu (6/3).

Lebih jelas lagi, Rizal menyebutkan posisi Moeldoko disaat munculnya isu kudeta hingga kejadian KLB ini jelas-jelas tengah menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Disamping itu, ada pernyataan pihak berwenang yang menurutnya kontradiktif terkait KLB Deliserdang ini. Yang mana disatu sisi menyatakan tidak mengizinkan penyelenggaraan acara tersebut. Tapi disisi yang lain tidak juga membubarkan kegiatan yang diselenggarakan di The The Hill Resort Sibolangit itu.

"Karena masalah internal katanya," tekannya.

Karena itu, Rizal meyakini banyak pihak akan melihat bukti-bukti nyata yang menunjukkan keterlibatan rezim sekarang ini dalam perkara Partai Demokrat.

"Tentu semua akan melihat bukti-bukti nyata untuk membuat Istana gentar, jika tidak ya nasib berbicara lain. Menkumham mengesahkan hasil KLB, artinya matilah SBY dan AHY," tuturnya.

"Demokrat abal-abal berubah menjadi Demokrat baru tangan Istana, koalisi hasil kooptasi atau aneksasi. Persetan dengan demokrasi, katanya," demikian M Rizal Fadillah.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya