Berita

Kepala Kantor Staf Presiden (KS), Moeldoko/RMOL

Politik

Rakyat Baca KLB Deliserdang Sebagai Permainan Kasar Moeldoko Kepanjangan Tangan Kekuasaan

SABTU, 06 MARET 2021 | 10:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pelakasanaan kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, telah menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Namun, banyak pihak memandang kegiatan ini merupakan bagain dari upaya mengacak-acak dan pengambilalihan kepemimpinan partai oleh pihak eksternal.

Pemerhati politik, M Rizal Fadillah menjadi salah satu pihak yang menilai demikian. Sebab menurutnya, Moeldoko yang menerima jabatan ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deliserdang mempertegas keterlibatan penguasa dalam prahara ini.


"Rakyat dapat membaca dengan mudah hal ini (KLB Deliserdang) adalah permainan kasar Moeldoko yang menjadi kepanjangan tangan kekuasaan," ujar Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politi RMOL, Sabtu (6/3).

Lebih jelas lagi, Rizal menyebutkan posisi Moeldoko disaat munculnya isu kudeta hingga kejadian KLB ini jelas-jelas tengah menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Disamping itu, ada pernyataan pihak berwenang yang menurutnya kontradiktif terkait KLB Deliserdang ini. Yang mana disatu sisi menyatakan tidak mengizinkan penyelenggaraan acara tersebut. Tapi disisi yang lain tidak juga membubarkan kegiatan yang diselenggarakan di The The Hill Resort Sibolangit itu.

"Karena masalah internal katanya," tekannya.

Karena itu, Rizal meyakini banyak pihak akan melihat bukti-bukti nyata yang menunjukkan keterlibatan rezim sekarang ini dalam perkara Partai Demokrat.

"Tentu semua akan melihat bukti-bukti nyata untuk membuat Istana gentar, jika tidak ya nasib berbicara lain. Menkumham mengesahkan hasil KLB, artinya matilah SBY dan AHY," tuturnya.

"Demokrat abal-abal berubah menjadi Demokrat baru tangan Istana, koalisi hasil kooptasi atau aneksasi. Persetan dengan demokrasi, katanya," demikian M Rizal Fadillah.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

12 Orang Tewas dalam Serangan Teroris di Pantai Bondi Australia

Minggu, 14 Desember 2025 | 19:39

Gereja Terdampak Bencana Harus Segera Diperbaiki Jelang Natal

Minggu, 14 Desember 2025 | 19:16

Ida Fauziyah Ajak Relawan Bangkit Berdaya Amalkan Empat Pilar Kebangsaan

Minggu, 14 Desember 2025 | 19:07

Menkop Ferry: Koperasi Membuat Potensi Ekonomi Kalteng Lebih Adil dan Inklusif

Minggu, 14 Desember 2025 | 18:24

Salurkan 5 Ribu Sembako, Ketua MPR: Intinya Fokus Membantu Masyarakat

Minggu, 14 Desember 2025 | 18:07

Uang Rp5,25 Miliar Dipakai Bupati Lamteng Ardito untuk Lunasi Utang Kampanye Baru Temuan Awal

Minggu, 14 Desember 2025 | 17:34

Thailand Berlakukan Jam Malam Imbas Konflik Perbatasan Kamboja

Minggu, 14 Desember 2025 | 17:10

Teknokrat dalam Jerat Patronase

Minggu, 14 Desember 2025 | 17:09

BNI Dukung Sean Gelael Awali Musim Balap 2026 di Asian Le Mans Series

Minggu, 14 Desember 2025 | 16:12

Prabowo Berharap Listrik di Lokasi Bencana Sumatera Pulih dalam Seminggu

Minggu, 14 Desember 2025 | 16:10

Selengkapnya