Kepala Kantor Staf Presiden (KS), Moeldoko/RMOL
Pelakasanaan kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, telah menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.
Namun, banyak pihak memandang kegiatan ini merupakan bagain dari upaya mengacak-acak dan pengambilalihan kepemimpinan partai oleh pihak eksternal.
Pemerhati politik, M Rizal Fadillah menjadi salah satu pihak yang menilai demikian. Sebab menurutnya, Moeldoko yang menerima jabatan ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deliserdang mempertegas keterlibatan penguasa dalam prahara ini.
"Rakyat dapat membaca dengan mudah hal ini (KLB Deliserdang) adalah permainan kasar Moeldoko yang menjadi kepanjangan tangan kekuasaan," ujar Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima
Kantor Berita Politi RMOL, Sabtu (6/3).
Lebih jelas lagi, Rizal menyebutkan posisi Moeldoko disaat munculnya isu kudeta hingga kejadian KLB ini jelas-jelas tengah menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Disamping itu, ada pernyataan pihak berwenang yang menurutnya kontradiktif terkait KLB Deliserdang ini. Yang mana disatu sisi menyatakan tidak mengizinkan penyelenggaraan acara tersebut. Tapi disisi yang lain tidak juga membubarkan kegiatan yang diselenggarakan di The The Hill Resort Sibolangit itu.
"Karena masalah internal katanya," tekannya.
Karena itu, Rizal meyakini banyak pihak akan melihat bukti-bukti nyata yang menunjukkan keterlibatan rezim sekarang ini dalam perkara Partai Demokrat.
"Tentu semua akan melihat bukti-bukti nyata untuk membuat Istana gentar, jika tidak ya nasib berbicara lain. Menkumham mengesahkan hasil KLB, artinya matilah SBY dan AHY," tuturnya.
"Demokrat abal-abal berubah menjadi Demokrat baru tangan Istana, koalisi hasil kooptasi atau aneksasi. Persetan dengan demokrasi, katanya," demikian M Rizal Fadillah.
