Berita

Kepala Kantor Staf Presiden (KS), Moeldoko/RMOL

Politik

Rakyat Baca KLB Deliserdang Sebagai Permainan Kasar Moeldoko Kepanjangan Tangan Kekuasaan

SABTU, 06 MARET 2021 | 10:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pelakasanaan kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, telah menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Namun, banyak pihak memandang kegiatan ini merupakan bagain dari upaya mengacak-acak dan pengambilalihan kepemimpinan partai oleh pihak eksternal.

Pemerhati politik, M Rizal Fadillah menjadi salah satu pihak yang menilai demikian. Sebab menurutnya, Moeldoko yang menerima jabatan ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deliserdang mempertegas keterlibatan penguasa dalam prahara ini.


"Rakyat dapat membaca dengan mudah hal ini (KLB Deliserdang) adalah permainan kasar Moeldoko yang menjadi kepanjangan tangan kekuasaan," ujar Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politi RMOL, Sabtu (6/3).

Lebih jelas lagi, Rizal menyebutkan posisi Moeldoko disaat munculnya isu kudeta hingga kejadian KLB ini jelas-jelas tengah menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Disamping itu, ada pernyataan pihak berwenang yang menurutnya kontradiktif terkait KLB Deliserdang ini. Yang mana disatu sisi menyatakan tidak mengizinkan penyelenggaraan acara tersebut. Tapi disisi yang lain tidak juga membubarkan kegiatan yang diselenggarakan di The The Hill Resort Sibolangit itu.

"Karena masalah internal katanya," tekannya.

Karena itu, Rizal meyakini banyak pihak akan melihat bukti-bukti nyata yang menunjukkan keterlibatan rezim sekarang ini dalam perkara Partai Demokrat.

"Tentu semua akan melihat bukti-bukti nyata untuk membuat Istana gentar, jika tidak ya nasib berbicara lain. Menkumham mengesahkan hasil KLB, artinya matilah SBY dan AHY," tuturnya.

"Demokrat abal-abal berubah menjadi Demokrat baru tangan Istana, koalisi hasil kooptasi atau aneksasi. Persetan dengan demokrasi, katanya," demikian M Rizal Fadillah.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Titik Terang di Beltim, PT Timah Diperbolehkan Beli Timah Rakyat

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:38

Mantri BRI Rela Terobos Kabut dan Jalan Terjal demi Jaga Asa Pelaku Usaha

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:21

Alunan Bella Ciao Iringi Pembubaran Demo BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:57

BEM UI: Kemerdekaan Indonesia Masih Semu

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:45

Serba-Serbi Demo, Intel Cegat Massa Tak Berseragam Merapat Barisan BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:39

Peringatan Dini BMKG Modal Penting Hadapi Karhutla

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:28

MES Siapkan Jurus Jadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:13

Budaya KKN dan Koncoisme Penghalang Cita-cita Merdeka

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:00

Waspada! El Nino Tahun Ini Lebih Kuat dari 2015

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:48

Said Abdullah: Rekam Jejak Destry-Aida Jadi Modal Pimpin BI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:38

Selengkapnya