Berita

Bahlil Lahadalia dan M. Lutfi/Net

Politik

Jerumuskan Presiden, Relawan JoMan Desak Pencopotan Bahlil Lahadalia Dan M. Lutfi

JUMAT, 05 MARET 2021 | 17:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kelompok relawan Jokowi Mania (JoMan) mengkritisi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait investasi miras dan investasi asing.

Joman menilai dua pejabat tersebut menjerumuskan Presiden Joko Widodo. Joman juga mengkritik buruknya tata kelola surat-menyurat di Sekretaris Negara.

Ketua Joman, Imanuel Ebenezer mengatakan, harusnya investasi miras oleh asing dipertimbangkan efek politik dan sosialnya.

"Niat boleh baik, hanya saja efeknya bisa bola liar. Apa tidak bisa mencari investasi asing di sektor lain yang lebih baik," kata Noel sapaan akrabnya, Jumat (5/3).

Dirinya juga menilai, seharusnya presentasi investasi asing miras disampaikan terbuka ke Presiden. Apa efek sosial dan efek politiknya. Hingga tidak memunculkan perdebatan yang melemahkan kewibawaan Presiden.

"Lembaga Sesneg juga harusnya memfilter adminitrasi surat-surat yang hendak ditandatangani Presiden. Beri dong pertimbangan ke Presiden. Mana yang bisa bahaya atau merugikan Presiden," katanya.

Noel juga menyoroti soal aduan Menteri Perdagangan M. Luthfie soal barang asing di e-commercial.

"Lha hari ini kan kita sedang shifting, pembeli dan penjual ada dimana saja. Orang Indonesia jualan kaos online bisa tembus ke New York, Paris bahkan Moscow. Begitu juga sebaliknya orang Eropa bisa jualan parfum online dibeli warga Jakarta. Itulah globalisasi e-commercial," tandas aktivis 98 ini.

Karena itu, harusnya Menteri Perdagangan tidak anti asing. Tambah Noel, lebih bagus, negara memproteksi para penjual online dalam negeri.

"Skemanya bisa pajak atau promosi. Kalau Mendag anti barang asing, bagaimana nanti kemitraan Indonesia dengan negara asing," kata Noel.

Terakhir, dia meyakini bahwa pernyataan presiden benci barang asing adalah bagian meningkatkan kesejahteraan para produsen lokal.

"Jangan biarkan menteri dan pejabat negara menjerumuskan Presiden dalam kesesatan politik murahan," demikian Imanuel Ebenezer.

Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

UPDATE

Kupas Tuntas Cita-cita Penegakan Syari'at Islam di Indonesia

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:51

6.969 Caleg Terpilih Belum Serahkan LHKPN ke KPK

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:20

KPK Pastikan Penggeledahan Terus Berlangsung Terkait Dugaan Korupsi Walikota Semarang

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:01

Gen-KAMI Nilai SKK Migas Harus Ikutsertakan Milenial Dalam Kelola Hasil Bumi

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:57

Diduga Korupsi Rp170 Miliar, Empat Pegawai Askrindo Jadi Tersangka

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:51

Bursa Kepala Daerah, Figur Ini Mantap Bertarung di Pilkada Tanah Bumbu dan Tanah Laut

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:40

Prabowo Berambisi Cetak Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:39

Sri Mulyani: Thomas Mempermudah Komunikasi dengan Tim Prabowo-Gibran

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:30

Target Pemerintah di 2025: Ekonomi Tumbuh 6-7 Persen dan Investasi Tembus Rp 1.900 Triliun

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:24

Legislator PKB Kecewa Pelayanan RSUD Jakarta Kurang Ramah

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:18

Selengkapnya