Suasana KLB Partai Demokrat sepihak di Sibolangit, Sumatera Utara/RMOSumut
Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara pada hari ini, Jumat (5/3), yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengklaim sebagai anggota Partai Demokrat mendapat perhatian besar dari masyarakat.
Menurut analisis Gde Siriana Yusuf, munculnya KLB yang dihelat sejumlah pihak yang notabene bukan lagi anggota Partai Demokrat sangat terkait dengan agenda politik besar pada 2024.
Gde Siriana pun menggunakan istilah operasi mafia parpol -karena polanya mirip mafia tanah- untuk mengeliminir potensi yang dimiliki Partai Demokrat 3 tahun ke depan.
"Saat ini setidaknya ada empat parpol besar yang sudah membentuk aliansi. Yaitu gerbong PDIP-Gerindra dan Golkar-Nasdem. Aliansi PDIP-Gerindra ini sudah terlihat di Pilkada yang lalu. Juga Golkar-Nasdem terkait konvensi Pilpres 2024," papar Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) ini kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/3).
Lanjut Gde Siriana, jika melihat
presidential threshold tetap 20%, maka aliansi 4 parpol besar yang telah membentuk 2 gerbong ini masih menyisakan peluang terbentuknya 1 gerbong lagi.
Dengan situasi sekarang ini, kata Gde Siriana, maka Demokrat dapat menjadi leader dalam gerbong ke-3 tersebut.
Nah, dengan hanya ada 2 gerbong besar, artinya peluang Pilpres 2024 hanya menyediakan 2 pasang Capres pun potensial terjadi. Dan, bagi oligarki, hal ini tentu lebih hemat untuk melakukan investasi politik dibandingkan ada 3 calon atau lebih.
Karena, ketika putaran kontestasi atau pencoblosan bertambah artinya biaya politik juga ikut melonjak.
Namun, jika hanya ada 2 pasangan capres, oligarki akan lebih mudah mengontrol hasil pilpres dan mengatur negosiasi pembagian kursi kabinet dan pejabat BUMN.
"Maka oligarki yang sudah menikmati situasi dari dua kali Pilpres dengan dua pasangan Capres ini tidak menginginkan ada lagi gerbong ketiga terbentuk," tegasnya.
Sehingga, masuk akal jika sekarang Partai Demokrat dilumpuhkan sejak dini agar tidak merusak skenario Pilpres 2024. Dan, lanjut Gde Siriana, cara termudah untuk melumpuhkannya adalah melalui skenario KLB agar dianggap sesuai AD/ART dan legal.
"Selain itu, di era reformasi, sejarah kongres Parpol membutuhkan dana yang besar. Jadi logikanya tidak mungkin KLB Parpol tidak membutuhkan dana besar. Apalagi (cuma) restu penguasa," demikian Gde Siriana.
