Berita

Vaksin AstraZeneca/Net

Dunia

Uni Eropa Blokade Pengiriman Vaksin AstraZeneca Ke Australia

JUMAT, 05 MARET 2021 | 10:47 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Uni Eropa memblokir pengiriman lebih dari seperempat juta vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca dan Universitas Oxford ke Australia, sebagai bagian dari sistem kontrol ekspor.

CBC News pada Jumat (5/3) melaporkan, pemblokiran itu dilakukan atas permintaan Italia, dan disetujui oleh Uni Eropa.

Kementerian Luar Negeri Italia telah menyatakan keberatannya atas pengiriman vaksin ke Australia karena kurangnya pasokan di Uni Eropa.


Selain itu, jika mempertimbangkan jumlah pengiriman, dikatakan pemblokiran lebih dari 250. 700 dosis vaksin Covid-19 ke Australis tidak akan membuat negara itu rentan.

Laporan pemblokiran vaksin itu pertama kali dilaporkan Financial Times pada Kamis malam (4/3). Dilaporkan bahwa Italia telah memberi tahu pihak AstraZenec pada Selasa (2/3).

Sejak memulai kampanye vaksinasi pada akhir Desember, Uni Eropa dihadapkan pada kekhawatiran kekurangan pasokan vaksin. Terlebih banyak perusahaan telah melakukan kesepakatan dengan negara lain.

Uni Eropa juga dibuat kesal dengan AstraZeneca yang mengirim pasokan vaksin jauh lebih sedikit dari yang dijanjikan dari pesanan awal berjumlah 80 juta dosis pada kuartal pertama.

Sehingga pada akhir Januari, Uni Eropa mengeluarkan sistem kontrol ekspor untuk vaksin Covid-19. Sistem itu memaksa produsen untuk menghormati kewajiban mereka memenuhi kebutuhan untuk blok.

Sistem kontrol itu telah membuat khawatir Kanada yang diperkirakan akan mendapatkan pasokan vaksin.

Namun Komisi Eropa mengisyaratkan bahwa kontrol ekspor hanya akan diberlakukan dalam kasus yang sangat terbatas.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya