Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho/Net
Isu kongres luar biasa (KLB) abal-abal alias ilegal terhadap Partai Demokrat yang sedang santer dibicarakan, menguji komitmen Presiden Joko Widodo untuk menjunjung tinggi demokrasi.
Jika sampai kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan pemerintah, Presiden Jokowi mencoreng namanya sendiri, dan akan dikenang sebagai Presiden yang merontokkan demokrasi di Indonesia.
"Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan," ujar anggota DPR RI Irwan Fecho, Jumat (5/3).
"Jika sampai KLB ilegal dibiarkan terlaksana dan kepengurusan abal-abal yang dihasilkan, kemudian disahkan, Presiden bertanggung jawab sepenuhnya atas pemecahbelahan parpol ini," lanjut legislator Demokrat dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini.
Irwan percaya Presiden Jokowi punya kekuatan untuk menghentikan upaya-upaya pelemahan partai politik.
"Beliau adalah pemimpin eksekutif nasional, yang mengendalikan para menteri termasuk Kapolri dan Menkumham serta Kepala KSP Moeldoko," ucapnya.
Jelas Iwan, jika sampai kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan, Presiden tidak bisa mengendalikan pembantu-pembantunya atau Presiden diam-diam membiarkan.
"Ingat, diamnya Presiden juga merupakan tindakan politik. Beliau bisa dianggap bersalah karena membiarkan alias
guilty by omission," tegasnya.
Irwan juga mempertanyakan kepergian Kepala KSP Moeldoko ke Medan, berdasarkan bukti tiket yang dia temukan.
"Apakah kepergian Pak Moeldoko ini atas seizin Presiden? Untuk agenda dinas apa? Jika tidak seizin Presiden, berarti Pak Moeldoko mangkir dari tugas dong?" terangnya.
Sementara itu, dosen ilmu politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno mengatakan semua pihak, terutama pemerintah, mesti hati-hati menyikapi isu KLB Demokrat. Ini isu serius yang akan menjadi alat ukur melihat kualitas demokrasi. Pemerintah mesti
clear dan memastikan lingkaran pejabat tedalam istana tak terlibat cawe-cawe dalam urusan politik partisan partai.
"Tidak puas pada ketum partai itu perkara biasa dalam demokrasi. Ada mekanismenya macam rapat, mediasi, dan lain-lain. Menjadi tak rasional jika ketidakpuasan itu dilakukan dengan cara tidak elegan mengundang pihak luar mengambil alih kekuasaan politik secara paksa. Itu tidak sehat," tegas dia.
Adi menambahkan, kalau tidak puas di partai yang saat ini, keluar saja, lalu pindah atau bikin partai baru seperti Amien Rais dan Fahri Hamzah.
"Itu jauh lebih jantan ketimbang mengkudeta pemimpin yang sah," tukasnya.
