Direktur Survey and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara/Net
Perbaikan sistem politik Tanah Air yang banyak dilakukan secara transaksional berujung perilaku korupsi sejatinya bisa dimulai dari komitmen seluruh partai politik, khususnya dari para ketua umum.
Demikian disampaikan Direktur Survey and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara merespons masih adanya politisi yang ditangkap KPK karena kasus korupsi.
Igor menjelaskan, praktik rasuah masih terjadi karena proses demokrasi yang ada membutuhkan biaya besar.
"Faktanya, sistem demokrasi yang sudah menjadi '
the only game in town' ternyata berjalan beriringan dengan banyaknya kader parpol yang terkena OTT KPK pasca terpilih atau menjabat sebagai kepala daerah," kata Igor kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/3).
Peran partai politik, khususnya ketua umum partai penting karena umumnya, kata Igor, biaya politik yang tinggi dimulai pada tahap pencalonan oleh parpol. Oleh karena itu, parpol dianggap bisa menjadi muara untuk melakukan pencegahan korupsi dan politik uang yang diinisiasi oleh masing-masing ketua umum.
"Jangan hanya menggalang kekuatan dan pertemuan dan komitmen untuk Pilpres 2024 yang akan datang saja, tetapi idealnya para ketum parpol bisa saling kompak mendorong perbaikan sistem politik," jelasnya.
Ia mencontohkan, salah satu yang bisa dilakukan yakni komitmen sembilan ketum parpol yang eksis di Senayan untuk mendeklarasikan pakta integritas bahwa partai politik yang terlibat korupsi diberikan sanksi dan didiskualifikasi dari kepesertaan Pemilu.
"Setidaknya para ketum parpol yang lolos ambang batas parlemen punya komitmen bersama perlunya revisi UU Parpol sebagai salah satu pintu masuk untuk mencegah korupsi di sektor politik," sambungnya.
Atas dasar itu, ia menilai keberadaan sembilan ketua umum parpol yang eksis di Senayan memiliki peran besar dalam perbaikan sistem politik dalam negeri.
"Dulu Bung Karno pernah bilang cukup sepuluh pemuda untuk mengguncang dunia, sekarang cukup sembilan ketum parpol di Senayan untuk mengurangi korupsi politik," demikian Igor Dirgantara.
