Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen/Net
Pemerintah Denmark menghadapi tekanan di dalam negeri untuk menghentikan rencana pembelian vaksin Covid-19 dari Israel. Lantaran Palestina sulit mendapatkan akses vaksin dari Israel.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dijadwalkan untuk betemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Kanselir Austria Sebastian Kurz untuk membahas proyek produksi vaksin bersama pada Kamis (4/3).
Saat ini banyak negarajnegara Eropa yang mulai mengamankan vaksin sendiri karena lambatnya peluncuran vaksindari Uni Eropa.
Sebelum berangkat ke Tel Aviv, Frederiksen mengatakan dia berencana untuk berbicara dengan Netanyahu tentang kemungkinan membiayai pabrik baru dan membeli kelebihan dosis dari program vaksinasi Israel.
“Saya tidak mengesampingkan ide apa pun, bahkan untuk membangun pabrik,†kata Frederiksen, seperti dikutip
Arab News.
“Kami senang membeli vaksin dari negara-negara yang tidak dapat menggunakannya, baik karena mereka tidak punya waktu untuk meluncurkannya dengan harga yang sama dengan kami atau karena alasan lain," lanjut dia.
Kendati begitu, rencana itu memicu respons negatif di dalam negeri.
Anggota parlemen dari Kelompok Aliansi Merah-Hijau, Søren Søndergaard, mendukung pemerintahan minoritas Sosial Demokrat Frederiksen, mengatakan Denmark tidak bisa mengandalkan Israel untuk memproduksi vaksin bagi mereka.
“Ini akan menjadi kesalahan bersejarah bagi Denmark untuk bekerja sama dengan Israel selama tidak memenuhi kewajibannya di bawah hukum internasional. Sebaliknya, kita harus menuntut agar Israel memberikan vaksin kepada orang-orang Palestina, yang berhak mereka klaim," ujarnya.
Alih-alih Denmark membeli surplus vaksin Israel, sekutu politik Frederiksen mendesak agar Israel memberikannya pada Palestina.
Peluncuran vaksin Israel telah dipuji secara internasional karena lebih dari setengah dari semua orang dewasa telah menerima satu dosis. Namun, Netanyahu dikritik keras karena hanya menyetujui dosis untuk Palestina pada pekan lalu.
Kelompok hak asasi manusia menunjukkan bahwa hukum internasional mengharuskan Israel untuk memberikan warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza akses yang sama ke vaksin seperti warga negara Israel.
Otoritas Palestina mengatakan telah menerima hanya 2.000 dosis dari Israel dan 10.000 lainnya dari Rusia.
