Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun/Net
Persoalan mengenai siapa yang dapat mewakili Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah menjadi perdebatan.
Jurubicara PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa pihaknya telah menerima dua surat kontradiktif yang berasal dari pemerintahan militer dan utusan yang dikirim pemerintahan sipil Myanmar yang digulingkan.
Pada Jumat (26/2), Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengecam kudeta militer dan meminta komunitas internasional memulihkan pemerintahan sipil.
Sehari setelahnya, Sabtu (27/2), pemerintah militer Myanmar menyebut bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat. Namun PBB tidak menanggapi pencopotan itu karena belum mendapatkan pemberitahuan pergantian pemerintahan secara resmi.
Kemudian pada Senin (1/3), Kyaw Moe Tun mengirim surat kepada presiden Majelis Umum PBB untuk menegaskan bahwa ia masih memegang jabatan tersebut.
"Pelaku kudeta yang tidak sah tidak memiliki kewenangan untuk melawan otoritas sah negara saya," tulisnya dalam surat itu, seperti dikutip
AFP.
"Karena itu saya ingin mengkonfirmasikan kepada Anda bahwa saya tetap menjadi wakil tetap Myanmar untuk PBB," tambahnya.
Setelah itu, pada Selasa (2/3), Kementerian Luar Negeri Myanmar yang dikuasai militer mengirim catatan verbal ke PBB, berisi bahwa kyaw Moe Tun telah dicopot.
"Kementerian luar negeri ... mendapat kehormatan untuk menginformasikan bahwa dewan administrasi negara republik Persatuan Myanmar menghentikan tugas dan tanggung jawab duta besar Kyaw Moe Tun," kata catatan itu.
"Saat ini, Tin Maung Naing, wakil duta besar perwakilan tetap, telah ditugaskan sebagai kuasa hukum ad interim dari misi permanen," tambah catatan itu.
Dujarric mengatakan saat ini PBB tengah memeriksa surat-surat itu untuk mempertimbangkan langkah apa yang dapat dilakukan.
"Kami sedang memeriksa surat-surat itu, dari mana asalnya dan apa yang akan kami lakukan," katanya.
Komite akreditasi dan protokol PBB juga akan menyelidiki masalah ini dan kemudian merujuknya ke Majelis Umum.
Dujarric mengatakan bahwa utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, yang saat ini berada di Swiss, melanjutkan pembicaraannya dengan berbagai pihak mengenai situasi saat ini.
