Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap dua komandan Houthi, Mansour al-Saadi dan Ahmad Ali Ahsan al-Hamzi pada Selasa (2/3), beberapa minggu setelah Joe Biden mencabut penunjukan teroris pada kelompok yang didukung Iran itu.
Dalam sebuah pernyataan, Departemen Keuangan AS mengatakan, keduanya dijatuhi sanksi karena dianggap bertanggung jawab atas serangan kelompok tersebut yang telah berdampak pada situasi Yaman dan kawasan. Departemen juga mengatakan bahwa Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) memasukkan dua militan utama Houthi itu ke daftar hitam.
"Mereka bertanggung jawab mengatur serangan oleh pasukan Houthi yang berdampak pada warga sipil Yaman, negara-negara perbatasan, dan kapal komersial di perairan internasional," kata pernyataan tersebut, seperti dikutip dari
Al-Arabiya, Selasa (2/3).
Langkah terbaru yang diambil AS itu dilakukan setelah pemerintah Biden mendapat kecaman luas karena dinilai telah bersikap lunak terhadap Iran dan proksi-proksinya di sekitar wilayah tersebut.
Seperti diketahui, mantan Presiden Donald Trump menunjuk Houthi sebagai organisasi teroris jelang lengsernya dia dari Gedung Putih, tetapi salah satu langkah kebijakan luar negeri pertama pemerintahan Biden adalah mencabut penunjukan tersebut.
Keputusan Biden juga termasuk mengeluarkan pemimpin kelompok dan dua pejabat senior lainnya dari daftar Teroris Global yang Ditunjuk Khusus (SDGT).
Washington sendiri telah mengatakan bahwa mereka akan mengakhiri dukungan untuk 'operasi ofensif' Arab Saudi di Yaman. Dan, sanksi Selasa menjadi langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Biden untuk meminta pertanggungjawaban Houthi.
"Amerika Serikat mengutuk penghancuran situs sipil oleh militan Houthi yang ditunjuk hari ini. Orang-orang ini memimpin pasukan yang memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman," kata Direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Andrea Gacki.
"Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mempromosikan akuntabilitas kepemimpinan Houthi atas tindakan mereka, yang telah berkontribusi pada penderitaan luar biasa rakyat Yaman," lanjutnya.
Sebelumnya, pada Senin (1/3), Departemen Luar Negeri mengisyaratkan bahwa mereka akan meminta pertanggungjawaban Houthi atas tindakan mereka di Yaman.
