Berita

Plt Jubir KPK, M. Ali Fikri saat hadiri Obrolan Bareng Bang Ruslan (kanan)/Repro

Hukum

Singgung Cukong Akibatkan Kepala Daerah Korupsi, Jubir KPK: Sistemnya Harus Diperbaiki

SELASA, 02 MARET 2021 | 23:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Politik berbiaya tinggi menjadi concern Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menjadikan para Kepala daerah terjerat korupsi untuk membalas jasa para cukong atau pemberi modal.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri saat menjadi narasumber di acara diskusi virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL bertajuk "Korupsi: Ongkos Politik Mahal/Minus Integritas?", Selasa sore (2/3).

Ali mengatakan, korupsi di bidang politik telah menjadi salah satu fokus area KPK yang telah disoroti dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Bentuknya, pencegahan dengan mengajak Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, KPU untuk terjun ke daerah-daerah.

Terjun ke lapangan itu kata Ali, bertujuan untuk mengingatkan para calon kepala daerah untuk tidak melakukan politik uang.

"Dari 270 kepala daerah yang sudah terpilih dari Pilkada langsung dan sudah dilakukan pelantikan, KPK juga akan menyusun program untuk pendidikan antikorupsinya. Tentu ini bagian dari kelanjutan dari program-program sebelumnya," ujar Ali di acara yang juga dihadiri oleh mantan Sekretaris BUMN Said Didu yang juga menjadi narasumber.

Ali pun sepakat bahwa politik berbiaya tinggi  menjadi concern bersama yang mana juga sudah dilakukan kajian oleh KPK.

Ali pun mengungkapkan, fakta persidangan kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bahwa Hakim menyatakan Kepala daerah bersalah melakukan korupsi karena faktor biaya politik tinggi.

"Ya beberapa penyelenggara negara khususnya kepala daerah menerima sejumlah uang itu, ya kemudian tadi itu benar, dibenarkan untuk membiayai politik ke depan. Misalnya ketika dia sedang berkuasa satu periode ini dan bagaimana ingin melanjutkan periode berikutnya dengan cara mengumpulkan tadi," jelas Ali.

Ali pun turut mencontohkan perkara Bupati Kutai Timur, Ismunandar yang merupakan kader dari Partai Nasdem.

"Kalau bahasanya Pak Said Didu yang cukong-cukong tadi itu yang kemudian menyokong dana kepada para calon-calon kepala daerah itu di periode kedua itu yang kemudian menjadi pintu masuk setelah dia berkuasa itu," terang Ali.

"Kalau dari bijinya saja sudah dari awal seperti itu, ketika berkembang menjadi pohon pun juga pasti nanti dengan melalui ya berputar saja lah gitu. Kalau kita bahasa kasarnya kan, uang jin dimakan setan dan seterusnya," sambung Ali.

Dengan demikian, Ali mengaku sepakat bahwa sistem biaya politik harus diperbaiki.

"Tapi sekali lagi saya sepakat kalau sistemnya ini yang diperbaiki. Pendidikan, pencegahan dan penindakan. Jadi tiga ini yang terintegrasi yang akan coba dikedepankan," pungkas Ali.

Populer

Satu Generasi Rusak Di Tangan Nadiem Makarim, Pengamat: Aneh Jika Lolos Lagi Pada Reshuffle Jilid II

Sabtu, 10 April 2021 | 09:11

Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan

Sabtu, 10 April 2021 | 12:14

Moeldoko Dikabarkan Mundur Siang Ini, Begini Kata Orang Istana

Jumat, 09 April 2021 | 10:42

Isu Tiga Periode Luntur, Jokowi Diyakini Akan Banting Setir Jadi King Maker

Jumat, 09 April 2021 | 17:33

Reshuffle Di Depan Mata, Relawan Usulkan Lima Pembantu Jokowi Ini Dicopot

Sabtu, 10 April 2021 | 11:49

Rocky Gerung: Bocoran Bambang Brodjonegoro Menunjukkan Presiden Memang Cuma Petugas Partai

Selasa, 13 April 2021 | 12:50

Erdogan Marah Dijuluki Diktator, Turki Langsung Bekukan Pembelian Helikopter Dari Italia

Senin, 12 April 2021 | 08:45

UPDATE

Menuju Tangerang Religi, Pemkab Gelontorkan Rp 4,9 Miliar Untuk Insentif Guru Ngaji

Minggu, 18 April 2021 | 12:22

MUI Minta Umat Islam Tenang Dan Serahkan Kasus Jozeph Paul Zhang Ke Polisi

Minggu, 18 April 2021 | 11:59

Kesendirian Ratu Elizabeth Mencabik-cabik Hati Warganet

Minggu, 18 April 2021 | 11:48

Belajar Dari India, Tinggalkan Pencitraan, Dan Bersikaplah Kesatria

Minggu, 18 April 2021 | 11:45

Sandiaga Uno Target 23,8 Juta Pelaku Parekraf Divaksin Covid-19 Dalam Setahun

Minggu, 18 April 2021 | 11:32

Nadiem Minta PP 57/2021 Direvisi, Pimpinan Komisi X: Sungguh Sangat Tidak Teliti

Minggu, 18 April 2021 | 11:22

Makna Di Balik Simbol Dan Pesan Rahasia Ratu Elizabeth Saat Pemakaman Pangeran Philip

Minggu, 18 April 2021 | 11:19

Soal Larangan Mudik, Pakar Virologi: Masyarakat Harus Sadar Dan Pemerintah Tegas

Minggu, 18 April 2021 | 10:57

Pemuda Khonghucu Turut Mengecam Keras Penghinaan Jozeph Paul Zhang Pada Umat Islam

Minggu, 18 April 2021 | 10:43

Dukung Ukraina, Inggris Kirim Kapal Perang Ke Laut Hitam

Minggu, 18 April 2021 | 10:38

Selengkapnya