Presiden AS Joe Biden/Net
Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS mendesak pemerintahan Joe Biden untuk segera menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Turki yang dianggap semakin meresahkan.
Sebanyak 170 anggota dewan menandatangani surat bipartisan yang dikirim ke Menteri Luar Negeri Antony Blinken.
Surat tertanggal 26 Februari itu dipublikasikan pada Senin (1/3), mendesak agar Biden memberi peringatan keras terhadap Turki, selaku sekutu NATO dan mitra penting AS, agar segera mengakhiri dan memperbaiki tindakan keras yang merupakan pelanggaran HAM, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (2/3).
Surat itu menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Tayyip Erdogan telah membuat hubungannya dengan AS menjadi tegang. AS berupaya tetap menjadi mitra penting bagi Turki dalam hubungan bilateral. Namun, AS tidak bisa mengabaikan pelanggaran HAM yang dilakukan Turki.
"Masalah strategis berhak mendapat perhatian yang signifikan dalam hubungan bilateral kami. Namun, pelanggaran berat hak asasi manusia dan kemunduran demokrasi yang terjadi di Turki juga menjadi perhatian kami yang signifikan," kata surat itu, yang penandatangannya termasuk Perwakilan Greg Meeks, ketua Partai Demokrat Komite Urusan Luar Negeri DPR, dan Mike McCaul, anggota panel dari Partai Republik.
Turki telah terkait dengan sejumlah tindakan keras yang semakin otoriter terhadap perbedaan pendapat baik dalam negeri maupun luar negeri.
Erdogan pernah mengatakan pada pertengahan Februari lalu bahwa kepentingan bersama Turki dan AS lebih besar daripada perbedaan mereka.
Turki menginginkan kerja sama yang lebih baik dengan Washington. Tetapi hubungan telah rusak karena sejumlah masalah, termasuk pembelian Turki atas sistem pertahanan rudal Rusia dan dukungan AS untuk milisi Kurdi YPG di Suriah.
Washington juga berulang kali menyatakan keprihatinannya atas hak dan kebebasan.
Surat anggota parlemen mengatakan Erdogan dan partainya telah melemahkan peradilan Turki, menempatkan sekutu politik di posisi kunci militer dan intelijen, dan secara salah memenjarakan lawan politik, jurnalis, dan anggota kelompok minoritas.
