Berita

Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Gde Siriana: Akal Elit Parpol Dan Pejabat Bisa Kalkulasi Mahar Dan Setoran, Pantas Utang Negara Numpuk

SENIN, 01 MARET 2021 | 14:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ihwal korupsi di Indonesia yang masih merajalela di lingkaran kekuasaan disebabkan pola pikir pejabat yang meminta dan menerima mahar politik dalam kontestasi demokrasi.

Begitulah yang diungkapkan Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf, menggambarkan kaitan demokrasi dan perilaku koruptif yang ada di Tanah Air.

"Semua elit parpol dan pejabat birokrasi yang meminta dan atau menerima mahar politik, mahar jabatan atau setoran lainnya adalah penyebab korupsi tidak pernah bisa dihentikan," tutur Gde Siriana.


Komite Politik dan Pemerintahan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) ini memperkirakan, akal para pejabat yang terpilih dari politik transaksional memiliki kalkulasi ekonomis untuk menerima mahar dan memberikan setoran kepada sang sponsorship pemenangannya.

"Akal para pejabat seharusnya mengkalkulasi mahar dan setoran, apakah dapat dicukupi dengan gaji resmi selama menjabat," kata Gde Siriana.

"Dan sangat mungkin elit dan pejabat ini sudah mengkalkulasi berapa banyak uang yang dapat dikorupsi di jabatan yang dimaharkan. Sehingga mereka dapat menentukan nilai maharnya," sambungnya.

Sebagai perbandingannya, Gde Siriana menjelaskan pola pikir rakyat biasa yang biasanya menghitung kecukupan gaji dan dengan kebutuhan hidupnya selama sebulan puh.

"Masa elit dan pejabat tidak bisa. Kecuali mereka menutup mata dan tidak perduli dengan persoalan besar bangsa ini, korupsi dan dampaknya pada pembangunan," tuturnya.

Dampak paling serius dari korupsi dan sistem demokrasi yang transaksional ini, disebutkan Gde Siriana adalah utang negara yang semakin menumpuk. Karena, anggaran untuk perbaikan ekonomi nasioanal justru sudah direncanakan dicuri oleh para elit sejak perencanaan.

Makanya, dia menganggap wajar jika pertumbuhan ekonomi tidak pernah menanjak tinggi, malah justru mentok disekitar angka 5 persenan, tapi di sisi yang lain hutang semakin menggunung.

"Akhirnya (karena korupsi dan demokrasi transasksional) anggaran pembangunan akan terus tidak mencukupi untuk mengejar pertumbuhan yang mengesankan," paparnya.

"Jalan pintasnya ditutupi dengan hutang. Jangan heran jika sekarang hutang terus bertambah tapi pertumbuhan stagnan," demikian Gde Siriana menutup.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya