Berita

Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Gde Siriana: Akal Elit Parpol Dan Pejabat Bisa Kalkulasi Mahar Dan Setoran, Pantas Utang Negara Numpuk

SENIN, 01 MARET 2021 | 14:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ihwal korupsi di Indonesia yang masih merajalela di lingkaran kekuasaan disebabkan pola pikir pejabat yang meminta dan menerima mahar politik dalam kontestasi demokrasi.

Begitulah yang diungkapkan Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf, menggambarkan kaitan demokrasi dan perilaku koruptif yang ada di Tanah Air.

"Semua elit parpol dan pejabat birokrasi yang meminta dan atau menerima mahar politik, mahar jabatan atau setoran lainnya adalah penyebab korupsi tidak pernah bisa dihentikan," tutur Gde Siriana.


Komite Politik dan Pemerintahan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) ini memperkirakan, akal para pejabat yang terpilih dari politik transaksional memiliki kalkulasi ekonomis untuk menerima mahar dan memberikan setoran kepada sang sponsorship pemenangannya.

"Akal para pejabat seharusnya mengkalkulasi mahar dan setoran, apakah dapat dicukupi dengan gaji resmi selama menjabat," kata Gde Siriana.

"Dan sangat mungkin elit dan pejabat ini sudah mengkalkulasi berapa banyak uang yang dapat dikorupsi di jabatan yang dimaharkan. Sehingga mereka dapat menentukan nilai maharnya," sambungnya.

Sebagai perbandingannya, Gde Siriana menjelaskan pola pikir rakyat biasa yang biasanya menghitung kecukupan gaji dan dengan kebutuhan hidupnya selama sebulan puh.

"Masa elit dan pejabat tidak bisa. Kecuali mereka menutup mata dan tidak perduli dengan persoalan besar bangsa ini, korupsi dan dampaknya pada pembangunan," tuturnya.

Dampak paling serius dari korupsi dan sistem demokrasi yang transaksional ini, disebutkan Gde Siriana adalah utang negara yang semakin menumpuk. Karena, anggaran untuk perbaikan ekonomi nasioanal justru sudah direncanakan dicuri oleh para elit sejak perencanaan.

Makanya, dia menganggap wajar jika pertumbuhan ekonomi tidak pernah menanjak tinggi, malah justru mentok disekitar angka 5 persenan, tapi di sisi yang lain hutang semakin menggunung.

"Akhirnya (karena korupsi dan demokrasi transasksional) anggaran pembangunan akan terus tidak mencukupi untuk mengejar pertumbuhan yang mengesankan," paparnya.

"Jalan pintasnya ditutupi dengan hutang. Jangan heran jika sekarang hutang terus bertambah tapi pertumbuhan stagnan," demikian Gde Siriana menutup.

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya