Berita

Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Gde Siriana: Akal Elit Parpol Dan Pejabat Bisa Kalkulasi Mahar Dan Setoran, Pantas Utang Negara Numpuk

SENIN, 01 MARET 2021 | 14:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ihwal korupsi di Indonesia yang masih merajalela di lingkaran kekuasaan disebabkan pola pikir pejabat yang meminta dan menerima mahar politik dalam kontestasi demokrasi.

Begitulah yang diungkapkan Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf, menggambarkan kaitan demokrasi dan perilaku koruptif yang ada di Tanah Air.

"Semua elit parpol dan pejabat birokrasi yang meminta dan atau menerima mahar politik, mahar jabatan atau setoran lainnya adalah penyebab korupsi tidak pernah bisa dihentikan," tutur Gde Siriana.


Komite Politik dan Pemerintahan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) ini memperkirakan, akal para pejabat yang terpilih dari politik transaksional memiliki kalkulasi ekonomis untuk menerima mahar dan memberikan setoran kepada sang sponsorship pemenangannya.

"Akal para pejabat seharusnya mengkalkulasi mahar dan setoran, apakah dapat dicukupi dengan gaji resmi selama menjabat," kata Gde Siriana.

"Dan sangat mungkin elit dan pejabat ini sudah mengkalkulasi berapa banyak uang yang dapat dikorupsi di jabatan yang dimaharkan. Sehingga mereka dapat menentukan nilai maharnya," sambungnya.

Sebagai perbandingannya, Gde Siriana menjelaskan pola pikir rakyat biasa yang biasanya menghitung kecukupan gaji dan dengan kebutuhan hidupnya selama sebulan puh.

"Masa elit dan pejabat tidak bisa. Kecuali mereka menutup mata dan tidak perduli dengan persoalan besar bangsa ini, korupsi dan dampaknya pada pembangunan," tuturnya.

Dampak paling serius dari korupsi dan sistem demokrasi yang transaksional ini, disebutkan Gde Siriana adalah utang negara yang semakin menumpuk. Karena, anggaran untuk perbaikan ekonomi nasioanal justru sudah direncanakan dicuri oleh para elit sejak perencanaan.

Makanya, dia menganggap wajar jika pertumbuhan ekonomi tidak pernah menanjak tinggi, malah justru mentok disekitar angka 5 persenan, tapi di sisi yang lain hutang semakin menggunung.

"Akhirnya (karena korupsi dan demokrasi transasksional) anggaran pembangunan akan terus tidak mencukupi untuk mengejar pertumbuhan yang mengesankan," paparnya.

"Jalan pintasnya ditutupi dengan hutang. Jangan heran jika sekarang hutang terus bertambah tapi pertumbuhan stagnan," demikian Gde Siriana menutup.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya