Berita

Kader Partai Demokrat Medan, Arif Tampubolon/RMOLSumut

Politik

KLB Bukan Solusi, Para Pendiri Partai Demokrat Harus Tahan Diri

SENIN, 01 MARET 2021 | 13:05 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Para pendiri Partai Demokrat diminta bisa menahan diri agar kondisi internal partai kembali kondusif. Saat ini Partai Demokrat tengah diuji untuk semakin kuat dan besar.

Demikian dikatakan salah satu kader Partai Domokrat di Medan, Arief Tampubolon, Senin (1/3)

Para kader dan pendiri partai harusnya bisa menahan diri. Kongres Luar Biasa (KLB) bukan solusi untuk mengembalikan kejayaan Partai Demokrat.


"Memang harus diakui, jika tidak ada pendiri, tidak ada Partai Demokrat saat ini. Begitu juga sebaliknya, jika bukan SBY calon presiden tahun 2004 lalu, tidak mungkin Partai Demokrat bisa sebesar ini. Jadi saling mengikat dan sama-sama saling terikat," ucap Arief, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Menurutnya, kontra politik dari para pendiri partai wajar saja terjadi sebagai dinamika pendewasaan organisasi. Jika ada yang terkena sanksi, itu menjadi konsekuensi yang harus dihadapi.

"Sampai saat ini AHY yang sah ketua umum partai. Pertanyaannya, kenapa harus Partai Demokrat yang terguncang di periode kedua Jokowi ini? Ini bisa menjadi bahan telaah bagi semua kader dan pendiri. Mari sama-sama kita mawas diri dan kawal Partai Demokrat untuk berjaya kembali di 2024," tutur Arief.

Arief menilai, pemecatan kader partai di tingkat pusat dirasa belum cukup maksimal. AHY juga harus memberikan sanksi kepada para Ketua DPC yang terlibat rencana tersebut.

"Sangat perlu sanksi diberikan kepada para Ketua DPC yang terlibat rencana kudeta, biar tahu diri. Jika bukan pemecatan, minimal AHY memberikan sanksi karteker jabatan. Tidak adil jika hanya pendiri partai yang menerima sanksi pemecatan," sebutnya.

Arief juga berharap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mampu melalui badai politik yang sedang terjadi.

"Sejauh ini kader partai semuanya tetap setia dengan AHY, terkecuali kader yang terlibat rencana kudeta, terkhusus ke masing-masing Ketua DPC," tuntasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya