Berita

Kader Partai Demokrat Medan, Arif Tampubolon/RMOLSumut

Politik

KLB Bukan Solusi, Para Pendiri Partai Demokrat Harus Tahan Diri

SENIN, 01 MARET 2021 | 13:05 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Para pendiri Partai Demokrat diminta bisa menahan diri agar kondisi internal partai kembali kondusif. Saat ini Partai Demokrat tengah diuji untuk semakin kuat dan besar.

Demikian dikatakan salah satu kader Partai Domokrat di Medan, Arief Tampubolon, Senin (1/3)

Para kader dan pendiri partai harusnya bisa menahan diri. Kongres Luar Biasa (KLB) bukan solusi untuk mengembalikan kejayaan Partai Demokrat.


"Memang harus diakui, jika tidak ada pendiri, tidak ada Partai Demokrat saat ini. Begitu juga sebaliknya, jika bukan SBY calon presiden tahun 2004 lalu, tidak mungkin Partai Demokrat bisa sebesar ini. Jadi saling mengikat dan sama-sama saling terikat," ucap Arief, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Menurutnya, kontra politik dari para pendiri partai wajar saja terjadi sebagai dinamika pendewasaan organisasi. Jika ada yang terkena sanksi, itu menjadi konsekuensi yang harus dihadapi.

"Sampai saat ini AHY yang sah ketua umum partai. Pertanyaannya, kenapa harus Partai Demokrat yang terguncang di periode kedua Jokowi ini? Ini bisa menjadi bahan telaah bagi semua kader dan pendiri. Mari sama-sama kita mawas diri dan kawal Partai Demokrat untuk berjaya kembali di 2024," tutur Arief.

Arief menilai, pemecatan kader partai di tingkat pusat dirasa belum cukup maksimal. AHY juga harus memberikan sanksi kepada para Ketua DPC yang terlibat rencana tersebut.

"Sangat perlu sanksi diberikan kepada para Ketua DPC yang terlibat rencana kudeta, biar tahu diri. Jika bukan pemecatan, minimal AHY memberikan sanksi karteker jabatan. Tidak adil jika hanya pendiri partai yang menerima sanksi pemecatan," sebutnya.

Arief juga berharap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mampu melalui badai politik yang sedang terjadi.

"Sejauh ini kader partai semuanya tetap setia dengan AHY, terkecuali kader yang terlibat rencana kudeta, terkhusus ke masing-masing Ketua DPC," tuntasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya