Berita

Polisi Myanmar berjaga dalam aksi protes massal menolak kudeta militer/AP

Dunia

Satu Suara, Dunia Mengecam Kekerasan Militer Myanmar

SENIN, 01 MARET 2021 | 11:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Para pemimpin dunia mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap demonstran anti-kudeta.

Menurut kantor hak asasi manusia PBB, setidaknya ada 18 demonstran yang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam aksi protes besar-besaran di seluruh Myanmar.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memimpin suara kecaman dunia internasional terhadap junta militer Myanmar pada Minggu (28/2).


"Penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa damai dan penangkapan sewenang-wenang tidak dapat diterima," tegas jurubicara PBB, Stephane Dujarric, seperti dikutip Al Jazeera.

“Sekretaris Jenderal mendesak komunitas internasional untuk berkumpul dan mengirimkan sinyal yang jelas kepada militer bahwa mereka harus menghormati keinginan rakyat Myanmar seperti yang diungkapkan melalui pemilihan dan menghentikan penindasan," tambahnya.

Di sisi lain, kepala diplomatik Uni Eropa Josep Borrell mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan dalam menanggapi perkembangan di Myanmar segera.

"Otoritas militer harus segera menghentikan penggunaan kekuatan terhadap warga sipil dan mengizinkan penduduk untuk mengekspresikan hak mereka atas kebebasan berekspresi dan berkumpul," kata Borrell.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken telah mengutuk apa yang dia gambarkan sebagai kekerasan mengerikan pasukan keamanan Burma terhadap warga sipil.

AS juga mengumumkan sanksi baru terhadap dua jenderal Myanmar yang terlibat dalam kudeta militer pada 1 Februari.

"Kami berdiri teguh dengan orang-orang yang berani di Burma dan mendorong semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mendukung keinginan mereka," tulis Blinken di Twitter pada Minggu sore.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya