Polisi Myanmar berjaga dalam aksi protes massal menolak kudeta militer/AP
Para pemimpin dunia mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap demonstran anti-kudeta.
Menurut kantor hak asasi manusia PBB, setidaknya ada 18 demonstran yang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam aksi protes besar-besaran di seluruh Myanmar.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memimpin suara kecaman dunia internasional terhadap junta militer Myanmar pada Minggu (28/2).
"Penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa damai dan penangkapan sewenang-wenang tidak dapat diterima," tegas jurubicara PBB, Stephane Dujarric, seperti dikutip
Al Jazeera.
“Sekretaris Jenderal mendesak komunitas internasional untuk berkumpul dan mengirimkan sinyal yang jelas kepada militer bahwa mereka harus menghormati keinginan rakyat Myanmar seperti yang diungkapkan melalui pemilihan dan menghentikan penindasan," tambahnya.
Di sisi lain, kepala diplomatik Uni Eropa Josep Borrell mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan dalam menanggapi perkembangan di Myanmar segera.
"Otoritas militer harus segera menghentikan penggunaan kekuatan terhadap warga sipil dan mengizinkan penduduk untuk mengekspresikan hak mereka atas kebebasan berekspresi dan berkumpul," kata Borrell.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken telah mengutuk apa yang dia gambarkan sebagai kekerasan mengerikan pasukan keamanan Burma terhadap warga sipil.
AS juga mengumumkan sanksi baru terhadap dua jenderal Myanmar yang terlibat dalam kudeta militer pada 1 Februari.
"Kami berdiri teguh dengan orang-orang yang berani di Burma dan mendorong semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mendukung keinginan mereka," tulis Blinken di Twitter pada Minggu sore.
