PBB Tak Akui Pemecatan Dubes Myanmar Oleh Junta Militer Karena Dukung Pemerintah Sipil

Setelah memberikan dukungan untuk pemerintahan sipil, Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun dilaporkan telah dipecat oleh junta militer.

Menurut Reuters, pengumuman pemecatan Kyaw Moe Tun disiarkan di televisi pemerintah pada Sabtu (27/2). Pemecatan dilakukan karena ia mengkhianati negara.

Kendati begitu, PBB sendiri tidak secara resmi mengakui junta sebagai pemerintahan baru di Myanmar dan belum mendapat pemberitahuan tentang perubahan apapun. Sehingga pemecatan Kyaw Moe Tun tidak sah dan ia tetap menjadi Duta Besa Myanmar.

"Kami belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York," ujar jurubicara PBB, Stephane Dujarric.

Seain itu, utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB untuk tidak harus mengakui dan melegitimasi junta.

Sebelum dipecat, Kyaw Moe Tun memberikan dukungannya pada pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi, yang digulingkan dalam kudeta pada 1 Februari.

Ia menyebut anggota parlemen terpilih yang menang dalam pemilu tahu lalu telah membentuk komite, di mana itu adalah pemerintah Myanmar yang sah. Ia juga meminta agar PBB bertindak lebih keras untuk menghentikan aksi junta.

"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," tegasnya.