Utusan Myanmar Di PBB Berbicara Penuh Emosi, Minta Dunia Internasional Bantu Hentikan Kudeta Militer

Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, berbicara atas nama pemerintahan sipil yang sah, agar PBB mengerahkan segala upaya untuk membantu Myanmar yang saat ini tengah berada dalam cengkeraman kudeta.

Di depan 193 anggota Majelis Umum, Kyaw Moe Tun meminta PBB mengambil tindakan 'segera' terhadap militer Myanmar dan memulihkan demokrasi di negara Asia Tenggara. Suaranya lantang dan berapi-api ketika ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap apa yang terjadi di Myanmar dan terhadap dunia internasional yang dirasa 'kurang' dalam mengambil tindakan.

"Kami membutuhkan tindakan tegas dari masyarakat internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, menghentikan penindasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat dan memulihkan demokrasi," kata Kyaw Moe Tun, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (26/2).

Seruannya itu disambut tepuk tangan dari semua yang hadir dan menyemangatinya dengan mengatakan tidak negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.

Kyaw Moe Tun juga meminta semua negara anggota untuk mengeluarkan pernyataan publik yang mengutuk keras kudeta tersebut. Ia, dengan sedikit terbata, mengimbau negara-negara untuk tidak mengakui rezim militer atau bekerja sama dengannya.

"Kami akan terus memperjuangkan pemerintahan, yaitu dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat," kata bergetar.

Kemudian dia memberikan hormat tiga jari, tanda yang telah digunakan oleh pengunjuk rasa pro-demokrasi selama demonstrasi melawan junta. Ia pun mengakhiri pidatonya dengan pesan dalam bahasa Burma.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi dan petinggi partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Militer menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan umum pada November lalu.