Berita

Ilmuwan politik Rusia Andrei Areshev/Net

Dunia

Analis Rusia: Desakan Mundur Dari Militer Wajar Karena PM Armenia Selalu Menghindari Tanggung Jawab

SABTU, 27 FEBRUARI 2021 | 06:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ilmuwan politik Rusia Andrei Areshev mengatakan, situasi di Armenia saat ini lebih kepada ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan perdana menteri. Ia melihat, perdana menteri saat ini lebih membawa Armenia ke dalam jurang kehancuran.

“Saya melihat Moskow telah bereaksi terhadap situasi di Armenia, tetapi hanya di sekitar pernyataan Staf Umum Angkatan Bersenjata Armenia. Solusi dari masalah saat ini adalah tentang keinginan rakyat Armenia dan tidak ada yang memenuhi keinginan itu. Ini soal ketidakpuasan. Armenia yang sedang rapuh pada awalnya menuntut pendekatan yang sama sekali berbeda. Dan kedatangan orang yang tidak memadai 'dari jalanan' ke kekuasaan, tidak membantu Armenia menjadi lebih baik," ujarnya kepada ArmInfo, Jumat (25/2).

Perdana Menteri Nikol Pashinya telah menghadapi desakan mundur dari berbagai pihak. Mantan jurnalis dan editor yang menjabat sebagai perdana menteri sejak 2018 itu tetap bertahan tidak mau mundur di tengah fokusnya terhadap perbaikan infrastruktur Armenia pasca kekalahan pahit dari Azerbaijan pada konflik Nagorno-Karabakh.


Pada Kamis (25/2) para tentara dan polisi ikut mengeluarkan pernyataan desakan mundur sang perdana menteri.

Areshev mengatakan bahwa pernyataan militer itu cukup beralasan. Pashinyan mengalihkan tanggung jawabnya sendiri atas kekalahan dalam perang kepada kepala Staf Umum. Ketegangan politik internal juga tumbuh dari keinginan Pashinyan untuk menghindari tanggung jawab dan tetap berkuasa dengan cara apa pun.

"Agak sulit untuk mengatakan berapa lama  lagi Pashinyan yang akan tetap berkuasa. Satu hal yang jelas bagi saya, setiap hari kekuasaannya membuat Armenia semakin lemah, semakin tidak terorganisir. Jalan keluar dari kebuntuan ini tidaklah mudah, tetapi itu ada," katanya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya